makalah HTN

MAKALAH

HUKUM TATA NEGARA II

KOMISI YUDISIAL

 logo unesa

Di susun oleh :

 

  1. IDA ALIFATIN                          (124254061)
  2. FENI QORIROH                        (124254077)
  3. NASRIA IKA NITASARI         (124254240)
  4. ANDI MAULANA P.                 (124254242)
  5. LIDIANA RAHMAYANTI      (124254254)

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN PMP-KN

PRODI S1-PPKn

  1. SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN JUMLAH ANGGOTA

 

Dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Yudisial telah dijelaskan tentang susunan, kedudukan, dan jumlah anggota yang ada didalam Komisi Yudisial. Berikut ini uraian yang ada dalam UU tersebut.

  • Susunan
  •                                          Pasal 4
  • ”Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.”

Pasal 5

”Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.”

Jadi dalam susunan Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota, pimpinannya adalah seorang ketua dan wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota.

 

  • Kedudukan
  •                                          Pasal 2
  • ”Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”

Pasal 3

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

 

  • Keanggotaan
  •                                          Pasal 6
  • (1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.
  • (2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
  • (3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.
  •                                          Pasal 7
  • (1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial.
  • (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.
  • UUD 1945 Pasal 24B Ayat :
  • (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hokum serta memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela.
  • (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dandiberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

 

2.      FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL

 

Adapun wewenang dan tugas KY sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 22 tahun 2004, Sebagai berikut :

 

Wewenang Komisi Yudisial sebagai berikut :

 

1)      Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;

Hakim adalah aktor utama penegakkan hukum di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Mekanisme nya yaitu sesuai dengan pasal 24A ayat 3 perubahan ketiga UUD 1945 yaitu : “ calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada dewan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di tetapakan sebagai hakim agung oleh Presiden ”.

 

2)      Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Melihat kondisi peradilan indonesia yang masih carut marut oleh budaya korupsi, sudah sewajarnya apabila komisi yudisial mempunyai kewenangan yang ekstensif. Proses pengawasan terhadap hakim bisa dilakukan dengan baik tanpa campur tangan kekuasan lain diluarnya.

 

Tugas sebagai berikut :

 

a. melakukan pendaftaran calon hakim agung.

b. melakukan seleksi calon hakim agung.

c. menetapkan calon hakim agung.

d. mengajukan calon hakim ke DPR.

 

Tata cara pelaksanaan tugas :

Dalam UU RI NO. 22 tahun 2004 Pasal 16 yaitu :

  1. Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung (pasal 15 ayat (1)) kepada masyarakat dan disini Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat berhak  untuk mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial (pasal 15 ayat (2).
  2. Komisi Yudisial meminta kesediaan calon hakim agung untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 16 ayat (1). Persyaratan-persyaratan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (2) sekurang-kurangnya berupa.

i.            Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan

ii.            Ijazah asli atau yang telah dilegalisir

iii.            Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah

iv.            Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon

v.            Nomor pokok wajib pajak

  1. Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon hakim agung (pasal 17 ayat (1)).
  2. Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi (pasal 17 ayat (2)) dan disini masyarakat diberikan hak untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung (pasal 17 ayat (3))
  3. Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat (pasal 17 ayat (4)).
  4. Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan (pasal 18 ayat (1)), seleksi ini dilakukan secara terbuka (pasal 18 ayat (4)).
  5. Komisi Yudisial mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan (pasal 18 ayat (2))
  6. Komisi yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan memberikan tembusan kepada Presiden (pasal 18 ayat (5)).

 

 

Salah satu tugas dan kewenangan yang penting adalah menegakkan kehormatan dan menjatuhkan sanksi. Pada Pasal 20 disebutkan, “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.”

Fungsi Komisi Yudisial sebanagi berikut :

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

  1. MASA JABATAN

 

Diatur dalam UU RI NO.  22  TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL,

Pasal 29 menjelaskan bahwa anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

 

  1. HAK DAN KEWAJIBAN (LEMBAGA DAN ANGGOTA) KOMISI YUDISIAL

 

KEWAJIBAN KOMISI YUDISIAL :

Menurut UU RI NO.  22  TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL,

Kewajiban komisi yudisial (KY) sebagai lembaga yudikatif adalah :

  1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
  2. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
  3. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
  4. Menetapkan calon hakim agung
  5. Mengajukan calon hakim agung ke DPR
  6. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
  7. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim
  8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
  9. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada mahkamah agung dan tindasannya disampaikan kepada presiden dan DPR.

 

HAK KOMISI YUDISIAL

 

Menurut UU RI NO. 22  Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial,

Bagian Ketiga Mengenai Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian (Pasal 8)

Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.

 

 

  1. FRAKSI dan KELOMPOK ANGGOTA

Paruh Kedua

Anggota Komisi Yudisial Paruh kedua Periode 2010-2015 (Juli 2013 – Desember 2015)

Paruh Pertama

Anggota Komisi Yudisial Paruh Pertama Periode 2010-2015 (Januari 2010 – Juli 2013)

Periode 2005 – 2010

Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010

  1. PERSIDANGAN dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan

Pasal 25

( 1)Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk

mencapai mufakat.

(2)Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan

keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial,

kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan

pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah

Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

(4)Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai

pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung

dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri

oleh 5 (lima) orang anggota.

 

 

 

Pemberhentian

Pasal 32

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau

d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 33

(1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari

jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan

alasan:

a. melanggar sumpah jabatan;

b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. melakukan perbuatan tercela;

d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;atau

e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTARPUSTAKA

 

Thohari, A.Ahsin (Dalam Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie).2004.”Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan”.Jakarta : ELSAM – Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s