“MODEL KOMUNIKASI LASSWELL”

TUGAS

DASAR-DASAR KOMUNIKASI

“MODEL KOMUNIKASI LASSWELL”

 

 logo unesa

Disusun Oleh :

  1. Nasria Ika Nitasari              (124 254 240)
  2. Yeni Agus Tri Puryanti      (124 254 243)
  3. Elfira Rabbani Hafinur      (124 254 244)
  4. Ari Tri Maria                       (124 254 245)

 

 

ANGKATAN 2012 KELAS C

PRODI S1 PENDIDIKAN PANCASILA dan KEWARGANEGARAAN

JURUSAN PMP-KN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2014

 

MODEL KOMUNIKASI LASSWELL

Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik (paradigmatic question) Lasswell itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu Communicator (Komunikator), Message (Pesan), Media (Media), Receiver (Komunikan/Penerima), dan Effect (Efek). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang diingikan komunikator. Yang memenuhi 5 unsur who, says what, in which channel, to whom, with what effect.

BAGAN PROSES KOMUNIKASI

  1. Who (siapa/sumber) 

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu, pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu,kelompok,organisasi,maupun suatu negara sebagai komunikator. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator.

  1. Says what (pesan)

Says menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi. Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima(komunikan),dari sumber(komunikator)atau isi informasi.Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan,nilai,gagasan/maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna,symbol untuk menyampaikan makna,dan bentuk/organisasi pesan.

  1. In which channel (saluran/media)

Saluran/media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalu media cetak/elektronik).

  1. To whom (siapa/penerima)

Sesorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi atau suatu Negara yang menerima pesan dari sumber.Hal tersebut dapat disebut tujuan (destination), pendengar (listener), khalayak (audience), komunikan, penafsir, penyandi balik (decoder).

  1. With what effect (dampak/efek)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) seteleh menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

Paradigma komunikasi Lasswell mengisyaratkan:

Komunikasi harus memiliki efek, yakni terjadinya perubahan perilaku audience, adalah :

  • Terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan (kognitif)
  • Terjadinya perubahan pada tingkat emosi/perasaan (afektif)
  • Terjadinya perubahan pada tingkat tingkah laku (psikomotor)

Contoh Mengaplikasikan Model Komunikasi Laswell

Jokowi (siapa). Berbicara mengenai perubahan yang harus dilakukan pemimpin daerah untuk kemajuan daerahnya (apa). Melalui kampanye yang disiarkan melalui Televisi (saluran), kepada khalayak atau masyarakat (kepada siapa) dengan pengaruh yang terjadi khalayak mendapat pesan terhadap calon Gubernur memilihnya atau tidak memilihnya (efek).

FUNGSI-FUNGSI

Fungsi Contoh Kelompok Spesialis yang Bertanggung Jawab
Pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Pemimpin politik dan diplomat.
Korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespons lingkungan. Pendidik, jurnalis dan penceramah.
Transmisi warisan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Anggota keluarga dan pendidik sekolah.

Kelebihan dan Kekurangan Model Komunikasi Lasswell

Keuntungan model lasswell :

  • Teori Lasswell meskipun masih berfokuskan pada komunikasi verbal satu arah, namun teori tersebut dipandang lebih maju dari teori-teori lain yang ada.
  • Teori Lasswell berhasil melepaskan dari pengaruh komunikasi propaganda yang ketika pada saat itu sangat mendominasi wacana komunikasi.
  • Teori Lasswell telah mendefinisikan medium pesan dalam arti yang lebih luas yakni media massa.
  • Teori Lasswell lebih mendefinisikan tujuan komunikasi sebagai suatu penciptaan pengaruh dari pesan yang telah disampaikan.
  • Teori Lasswell fokus dan perhatian terhadap aspek-aspek penting komunikasi.
  • Lebih mudah dan sederhana
  • Berlaku hampir di semua model komunikasi
  • Dasar konsep komunikasi

Kerugian model lasswell :

  • Timbal balik tidak disebutkan.
  • Tidak semua komunikasi mendapatkan umpan balik yang lancer
  • Teori Lasswell hanya menyimpulkan teori satu arah.
  • Teori Lasswell menitik beratkan model komunikasi arti yang sempit yaitu dengan cara menyebarluaskan melalu media massa hingga mencapai dan memperoleh efek dari audience. Namun jalannya pesan-pesan media tidak sesederhana yang dipikirkan banyak orang.

makalah hukum tata negara II kelompok 8

MAKALAH

HUKUM TATA NEGARA II

KOMISI YUDISIAL

 

logo unesa

 

 

Di susun oleh :

 

  1. 1.      IDA ALIFATIN                          (124254061)
  2. 2.      FENI QORIROH                        (124254077)
  3. 3.      NASRIA IKA NITASARI         (124254240)
  4. 4.      ANDI MAULANA P.                 (124254242)
  5. 5.      LIDIANA RAHMAYANTI      (124254254)

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN PMP-KN

PRODI S1-PPKn

  1. 1.      SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN JUMLAH ANGGOTA

 

Dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Yudisial telah dijelaskan tentang susunan, kedudukan, dan jumlah anggota yang ada didalam Komisi Yudisial. Berikut ini uraian yang ada dalam UU tersebut.

  • Susunan
  • Pasal 4
  • ·”Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.”

 

Pasal 5

”Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.”

Jadi dalam susunan Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota, pimpinannya adalah seorang ketua dan wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota.

 

  • Kedudukan
  • Pasal 2
  • ·”Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”

Pasal 3

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

 

  • Keanggotaan
  • Pasal 6
  • ·(1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.
  • ·(2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
  • ·(3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.
  • Pasal 7
  • ·(1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial.
  • ·(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.
  • ·UUD 1945 Pasal 24B Ayat :
  • ·(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hokum serta memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela.
  • ·(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

 

2.      FUNGSI, TUGAS DAN  WEWENANG KOMISI YUDISIAL

 

Adapun wewenang dan tugas KY sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 22 tahun 2004, Sebagai berikut :

 

Wewenang  Komisi Yudisial sebagai berikut :

 

1)      Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;

Hakim adalah aktor utama penegakkan hukum di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Mekanisme nya yaitu sesuai dengan pasal 24A ayat 3 perubahan ketiga UUD 1945 yaitu : “ calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada dewan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di tetapakan sebagai hakim agung oleh Presiden ”.

 

2)      Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Melihat kondisi peradilan indonesia yang masih carut marut oleh budaya korupsi, sudah sewajarnya apabila komisi yudisial mempunyai kewenangan yang ekstensif. Proses pengawasan terhadap hakim bisa dilakukan dengan baik tanpa campur tangan kekuasan lain diluarnya.

 

Tugas sebagai berikut :

 

a. melakukan pendaftaran calon hakim agung.

b. melakukan seleksi calon hakim agung.

c. menetapkan calon hakim agung.

d. mengajukan calon hakim ke DPR.

 

Tata cara pelaksanaan tugas :

Dalam UU RI NO. 22 tahun 2004 Pasal 16 yaitu :

  1. Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung (pasal 15 ayat (1)) kepada masyarakat dan disini Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat berhak  untuk mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial (pasal 15 ayat (2).
  2. Komisi Yudisial meminta kesediaan calon hakim agung untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 16 ayat (1). Persyaratan-persyaratan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (2) sekurang-kurangnya berupa.

i.            Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan

ii.            Ijazah asli atau yang telah dilegalisir

iii.            Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah

iv.            Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon

v.            Nomor pokok wajib pajak

  1. Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon hakim agung (pasal 17 ayat (1)).
  2. Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi (pasal 17 ayat (2)) dan disini masyarakat diberikan hak untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung (pasal 17 ayat (3))
  3. Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat (pasal 17 ayat (4)).
  4. Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan (pasal 18 ayat (1)), seleksi ini dilakukan secara terbuka (pasal 18 ayat (4)).
  5. Komisi Yudisial mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan (pasal 18 ayat (2))
  6. Komisi yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan memberikan tembusan kepada Presiden (pasal 18 ayat (5)).

 

 

Salah satu tugas dan kewenangan yang penting adalah menegakkan kehormatan dan menjatuhkan sanksi. Pada Pasal 20 disebutkan, “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.”

Fungsi Komisi Yudisial sebanagi berikut :

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

  1. 3.      MASA JABATAN

 

Diatur dalam  UU RI NO.  22  TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL,

Pasal 29 menjelaskan bahwa anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

 

  1. HAK DAN KEWAJIBAN (LEMBAGA DAN ANGGOTA) KOMISI YUDISIAL

 

KEWAJIBAN KOMISI YUDISIAL :

Menurut UU RI NO.  22  TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL,

Kewajiban komisi yudisial (KY) sebagai lembaga yudikatif adalah :

  1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
  2. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
  3. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
  4. Menetapkan calon hakim agung
  5. Mengajukan calon hakim agung ke DPR
  6. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
  7. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim
  8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
  9. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada mahkamah agung dan tindasannya disampaikan kepada presiden dan DPR.

 

HAK KOMISI YUDISIAL

 

Menurut UU RI NO. 22  Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial,

Bagian Ketiga Mengenai Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian (Pasal 8)

Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.

 

 

  1. 5.      FRAKSI dan KELOMPOK ANGGOTA

Paruh Kedua

Anggota Komisi Yudisial Paruh kedua Periode 2010-2015 (Juli 2013 – Desember 2015)

Paruh Pertama

Anggota Komisi Yudisial Paruh Pertama Periode 2010-2015 (Januari 2010 – Juli 2013)

Periode 2005 – 2010

Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010

  1. 6.      PERSIDANGAN dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan

Pasal 25

( 1)Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk

mencapai mufakat.

(2)Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan

keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial,

kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan

pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah

Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

(4)Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai

pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung

dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri

oleh 5 (lima) orang anggota.

 

 

 

Pemberhentian

Pasal 32

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau

d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 33

(1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari

jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan

alasan:

a. melanggar sumpah jabatan;

b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. melakukan perbuatan tercela;

d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau

e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTARPUSTAKA

Thohari, A.Ahsin (Dalam Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie).2004.”Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan”.Jakarta : ELSAM – Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Prinsip-prinsip penilaian

Prinsip-prinsip penilaian beserta penerapan/contohnya :

1. Valid

Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaian tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur  pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan standar kompetensi lulusan. Misalnya apabila pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen maka kegiatan eksperimen harus menjadi salah satu obyek yang di nilai.

Contoh : Dalam pelajaran penjaskes, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa, penilaian dianggap valid jika menggunakan test praktek langsung, jika menggunakan tes tertulis maka tes tersebut tidak valid.

2. Obyektif

Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subyektivitas penilai.

Contoh : Guru memberi nilai 85 untuk materi volley pada si A yang merupakan tetangga dari guru tersebut, namun si B, yang kemampuannya lebih baik, mendapatkan nilai hanya 80. Ini adalah penilaian yang bersifat subyektif dan tidak disarankan. Pemberian nilai haruslah berdasarkan kemampuan siswa tersebut.

3. Adil

Peserta didik berhak memperoleh nilai secara adil, penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan gender.

Contoh : guru penjaskes laki-laki hendaknya tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan yang cantik kemudian memberi perlakuan khusus, semua murid berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut.

4. Terbuka

Penilaian harus bersifat transparan dan pihak yang terkait  harus tau bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut, dari aspek apa saja nilai tersebut didapat, dasar pengambilan keputusan, dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai hasil akhirnya tertera, dan dapat diterima.

Contoh : pada tahun ajaran baru, guru Kimia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek, misal, Partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, Tugas individu dan kelompok 20%, Ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Sehingga disini terjadi keterbukaan penilaian antara murid dan guru.

5. Bermakna

Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki arti, makna, dan manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain, terutama pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat.

Contoh : bagi guru, hasil penilaian dapat bermakna untuk melihat seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan, sebagai evaluasi untuk perbaikan kedepan, serta memberikan pengukuran prestasi belajar kepada siswa.

6. Mendidik

Penilaian hasil belajar harus dapat mendorong dan membina peserta didik maupun pendidik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara memperbaiki kualitas belajar mengajar.

Contoh : Budi mendapatkan nilai 60 untuk pelajaran matematika, 50 untuk bahasa Indonesia, dan 65 untuk Fisika, namun dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal, ia meraih prestasi yang membanggakan. Budi sadar bahwa ia harus menyeimbangkan prestasi akademik dan non akademiknya, Kemudian budi terpacu untuk mengevaluasi kesalahannya dan memperbaiki kualitas belajar dan hidupnya, memperoleh nilai yang baik, juga memperoleh prestasi yang baik.

7. Menyeluruh

Penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Penilaian meliputi pengetahuan (cognitif), keterampilan (phsycomotor), dan sikap (affectif).

Contoh : Dalam penilaian hasil akhir belajar, guru Seni Budaya mengumpulkan berbagai bukti aktivitas siswa dalam catatan sebelumnya, penilaian yang dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang seni budaya, keterampilan menari, menggambar, bermusik, kehadiran dalam KBM, dan penilaian sikap peserta didik, semua hal tersebut digabungkan menjadi satu dan menghasilkan nilai.

8. Berkesinambungan

Pelaksanaan penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik.

Contoh : guru matematika melakukan KBM secara terencana, guru menjelaskan materi tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester, semua dilaksanakan secara terus menerus dan bertahap, dan dari setiap tahap tersebut, guru mengumpulkan informasi yang akan diolah untuk menghasilkan nilai.

9. Akuntabel

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Contoh : guru bahasa mandarin dapat menjelaskan secara benar kepada pihak terkait, tentang proses penilaian, teknik penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar peserta didiknya.