RESUME SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

A.    Perubahan Sistem Pemerintahan Negara

Pelaksanaan pemerintahan Negara di bawah UUDS tentunya berbeda pada pemerintahan sebelumnya yaitu dengan segara dibentuk alat-alat perlengkapannya. Presiden RIS yaitu Presiden Soekarno, menurut Piagam Persetujuan Pemerintahan negara RIS dan pemerintah negara RI pasal 3 sub e adalah tetap sebagai presiden negara kesatuan. Sedangkan kabinet pertama dalam negara kesatuan ini, ialah kabinet Natsir, yaitu kabinet yang ada pada waktu itu. Tetapi kemudian diganti dengan kabinet Sukiman pada tanggal 6 September 1950. Untuk dapat melakukan tugas DPR sebelum dapat dibentuk DPR dalam pasal 56 dan pasal 57, maka untuk sementara maksud dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara (DPRS) yang anggotanya terdiri dari: 1. gabungan dewan perwakilan rakyat sementara republik Indonesia serikat, ketua, wakil ketua dan anggota-angggotanya, 2. senat, ketua, wakil-wakil ketua, 3.dan anggota-angggota badan pekerja KNIP dan ketua, wakil ketua dan anggota-anggota dewan pertimbamngan agung – pasal 77. (Joniarto, 1974:110)

Kemudian pada bulan september 1955, berdasarkan Undang-Undang no 7 tahun 1953, tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota dewan perwakilan rakyat, LN tahun 1953 No.29 dapat diadakan pemilihan umum untuk anggota DPR tersebut. Pemilihan anggota konstituante ini didasarkan pada no 7 tahun 1953 tersebut. Badan konstituante ini bersama-sama dengan pemerintah menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUD Sementara pasal 134. Memaparkan bahwa dari tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali, sehingga stabilitas nasional menjadi sangat terganggu. Pergantian kabinet itu dapat dikemukakan: kabinet Natsir (6 September 1950 sampai dengan 27 April1951), kabinet Sukiman-Suwirjo (27 april 1951 sampai dengan 3 april1952), kabinet Wilopo (3 april 1952 sampai dengan 1 agustus 1953), kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 austus 1953 sampai dengan 12 agustus 1955), kabinet Burhanuddin Harahap (12 agustus 1955 sampai dengan 12 agustus 1956), kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 maret 1956 sampai dengan 24 maret 1957), kabinet Djuanda 1957-1959 (9 April 1957 samapai dengan 10 Juli 1959).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Konstitusi pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dalam sebuah naskah yang dinamakan UUD Negara RI, yang memuat hal-hal yang pokok saja sedangkan didalam melaksanakan aturan yang pokok tersebut diserahkan kepada Undang-Undang yang lebih rendah. Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil, dalam arti kepala Pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden {pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)}.

Pada masa awal pemerintahan, kekuasaan Presiden dalam menjalankan kekuasaanya bukan hanya sekadar berdasarkan pasal 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 UUD 1945, tetapi juga berdasarkan pasal IV aturan peralihan. Berdasarkan ketentuan ayat IV Aturan Peralihan tersebut, Presiden memiliki kekuasaaan yang besar dan memegang kekuasaan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden hanya dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Akibatnya Presiden dengan sah dapat bertindak diktator karena bantuan Komite Nasional sama sekali tidak bisa dianggap merupakan pengekangan terhadap kekuasaanya yang akan berlangsung sampai terbentuknya MPR, DPR, dan DPA.

Berdasarkan semua itu, menurut Tolchah Mansoer, sebenarnya dengan Maklumat No.X belumlah terjadi sesuatu yang fundamental dalam hubungan ketatanegaraan karena maklumat itu hanya penegasan terhadap pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Kekuasaan Presiden, menurut A.K. Pringgodigdo, dikatakan dictatorial. Dengan adanya maklumat tersebut Presiden yang tadinya memiliki kekuasaan mutlak maka harus dibagi dengan komite nasional pada tanggal 16 oktober 1945. Maklumat Pemerintah ini, sebenarnya adalah suatu tindakan yang maksudnya akan mengadakan pembaruan terhadap susunan kabinet yang ada. Dengan Maklumat ini, diumumkanlah nama-nama dari menteri-menteri dalam susunan kabinet yang baru. Sesungguhnya dengan lahirnya Maklumat tesebut telah terjadi perubahan terhadap pasal 17 UUD 1945, tanpa melalui prosedur perubahan menurut pasal 37 UUD 1945. Perubahan tersebut tidak diatur dalam UUD akan tetapi dengan jalan istimewa seperti revolusi, coup d’etat, convention.

Dalam hal yang terpenting menurut Joeniarto, di Indonesia telah terjadi konstelasi ketatanegaraan. Jika semula UUD menganut sistem presidensil dengan maklumat tersebut prinsip pertanggung jawaban menteri dengan resmi diakui. Terjadi pergeseran kekuasaan eksekutif yang semula menteri bertanggungjawab kepada presiden sekarang terhadap perdana menteri. Dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut bergeserlah kekuasaan presiden dan mengubah sistem ketatanegaraan yang tadinya presidensil menjadi parlementer.

B.     Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Menurut Dasril Radjab, sistem ketatanegaraan berdasarkan Konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal ini disebabkan oleh konstitusi itu tidak mengakar dari kehendak rakyat dan bukan pula merupakan keputusan politik dari rakyat Indonesia, akan tetapi merupakan rekayasa dari luar baik dari pihak Belanda maupun PBB.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu UUD 1945 (berlaku antar 17 Agustus 1945-27 Desember 1939), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (berlaku 27 Desember 1949-17 Agustus 1950), UUDS 1950 (berlaku pada 17 Agustus 1950-5 Juli 1959), dan UUD 1945 (berlaku setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli). Dalam keempat periode tersebut, UUD 1945 berlaku selama dua kali. Pertama diundangkan dalan Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. Kedua, melalui dekrit Presiden 5 Juli 1945. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi dengan UUD dan Pancasila sebagai Falsafah Negara tidak berjalan dengan mulus karena Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya. Pada tanggal 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar kemudian dilakukan pengesahan pda tanggal 27 Desember 1949 tentang penyerahan kedaulatan terhadap Indonesia. Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi RI dan delegasi bijeenkomst voor federal overleg (BFO) ke KMB dan disepakati kedua belah pihak untuk diberlakukan dan di Indonesia dikenal dengan Konstitusi RIS. Disampaikan kepada KNIP dan mendapat persetujuan pada tanggal 14 Desember 1949 kemudian dinyatakan berlaku pada 27 Desember 1949.

Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian, tujuh Negara bagian dengan wilayah menurut status quo yang tercantum dalam Perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948 dan sembilan satuan kenegaraan yang berdiri sendiri. Saat itu presiden pertama RIS ialah Ir. Soekarno dan Drs. Moch. Hatta sebagai PM pertama. Anggota kabinet sebagian besar mendukung unitarisme hanya dari BFO ynag menginginkan Federal. Hal ini menyebabkan gerakan pembubaran Negara Federal lebih kuat terutama karena hal tersebut tidak berdasarkan landasan konsepsional. Hasil dari KMB merupakan bukan cita-cita dari Rakyat Indonesia, hal ini tidak sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut para Founding Father, KMB merupakan taktik untuk mencapai cita-cita rakyat dengan menerima hasil tersebut lambat laun Indonesia akan mendapatkan kedaulatan secara utuh, tanpa ikatan apapun. RIS mengadakan persetujuan dengan Negara RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan dengan mengubah Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS kemudian disusul dengan proklamasi pembentukan Negara Kesatuan RI oleh Presiden Soekarno dihadapan sidang senat dan DPRS tanggal 15 Agustus 1950 di Jakarta. Hal tersebut berdasarkan pasal 43 Konstitusi RIS.

Dalam rangka terbentuknya kembali negara kesatuan maka perlu menyiapkan naskah UUD dan dibentuklah panitia yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai UUD tersebut disahkan oleh KNIP tanggal 12 Agustus 1950 dan oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus 1950 dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1950. UUDS bersifat sementara sehingga isinya tidak mencerminkan perubahan terhadap Konstitusi RIS 1949. Tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS dengan nama Undang-Undang Dasar Sementar 1950.

C.    Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara yang terlihat dalam rumusan Pasal 134, yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun UUD RI yang akan menggantikan UUDS 1950 itu. Tapi, berbeda dari konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante sebagai mana diamanatkan didalamnya, amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sehingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan Umum ini diadakan berdasarkan ketentuan UU No.7 tahun 1953. Undang-undang ini berisi dua pasal. Pertama, berisi ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Kedua, berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya UUDS tahun 1950 itu menggantikan Konstitusi RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Atas dasar UU inilah diadakan pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di Bandung pada 10 November 1956.

Akibat dari Majelis Konstituante yang belum berhasil, Presiden Soekarno berkesimpulan Konstituante telah gagal. Ia mengeluarkan Dekrit tanggal 5 juli 1959 sebagai UUD Negara Republik Indonesia selanjutnya. Tindak mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 menjadi kontroversi keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959, dan isi dekrit yang memberlakukan membubarkan konstituante. Sejak dikeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 sampai sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Dekrit tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam UUD.

D.    Reformasi dan Perubahan UUD 1945

Salah satu berkah Reformasi ialah perubahan UUD 1945. Dari Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin dan pengangkatan sebagai Presiden seumur hidup dengan ketetapan MPR merupakan salah satu penyelewengan UUD 1945 dan Orde Baru hanya melahirkan sistem diktator dalam kepemimpinan sebuah negara. Sejak terjadi Reformasi UUD menjadi “desakralisasi”, alasan perubahan UUD 1945 secara filosofis, pertama, karena UUD 1945 adalah moment opname dari brbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dominant pada saat dirumuskannya konstitusi itu. Kedua, UUD 1945 disusun oleh manusia yang sesuai kodratnya tidak akan pernah sampai kepada tingkat kesempurnaan.

Sedangkan dari aspek historis, dari mulai pembuatannya UUD 1945 bersifat sementara, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno (Ketua PPKI), dalam rapat pertama 18 Agustus 1945. Secara yuridis, para perumus UUD 1945 sudah menunjukan kearifan bahwa yang mereka lakukan ketika UUD 1945 disusun tentu akan berbeda kondisinya dimasa yang akan datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Baik dilihat dari sejarah penyusunan maupun sebagai produk hukum yang mencerminkan pikiran dan kepentingan yang ada pada saat itu. Tidak ada ketentuan lain menyangkut perubahan UUD 1945 sebab tambahan muncul kemudian, yaitu melalui interpretasi histories dan filosofis oleh ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966, bahwa Pembukaan UUD 1945 dinyatakan tidak dapat dirubah.

Dorongan memperbarui atau mengubah UUD 1945 didasarkan pula pada kenyataan bahwa UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan staatsidee mewujudkan Negara berdasarkan konstitusi. Secara substansip, UUD 1945 banyak sekali kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain pertama kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai. Kedua, rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum, bahkan tidak jelas (vague) sehingga banyak pasal yang menimbulkan multi tafsir. Ketiga, unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam UUD 1945. Keempat, UUD 1945 terlalu menekan kepada semangat penyelenggara negara. Kelima, UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden unuk mengatur berbagai hal penting dalam UU. Keenam, banyak materi muatan yang penting justru diatur didalam Penjelasan UUD, tetapi tidak tercantum didalam pasal-pasal UUD 1945. Ketujuh, status dan materi Penjelasan UUD 1945.

Fraksi-fraksi di MPR menyepakati bahwa perubahan UUD 1945 tidak mengganggu eksistensi negara, tetapi dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan Negara agar lebih demokratis, seperti disempurnakannya sistem checks and balances dan disempurnakannya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia.

SUMBER :

Joeniarto. 1990. “Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Yogyakarta: Bumi Aksara

Huda, Ni`matul.2007. “Hukum Tata Negara Indonesia”.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Radjab, Dasril. 1994. “Hukum Tata Negara Indonesia”. Yogyakarta : PT Rineka Cipta.

Soehino.1992.“Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia”.Yogyakarta:Liberty Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s