MAKALAH DASAR DAN KONSEP PENDIDIKAN MORAL

MAKALAH

DASAR DAN KONSEP PENDIDIKAN MORAL

“MODEL PENDIDIKAN MORAL BERBASIS LIBERALIS, KOMUNIS, AGAMA, DAN PANCASILA”

 

logo unesa

Disusun Oleh:

1.     Nasria Ika Nitasari                  (124254240)

2.     Yeni Agus Tri Puryanti           (124254243)

3.     Elfira Rabbani Hafinur           (124254244)

4.     Ari Tri Maria                           (124254245)

5.     El Sinta Lisnawati                             (124254246)

6.     Prayogo Samsul Ibrahim        (124254252)

 

PRODI S1 PPKn 2012 / C

JURUSAN PMP-Kn

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kata Pengantar 

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan makalah “Model Pendidikan Moral Berbasis Liberalis, Komunis, Agama, dan Pancasila” ini sesuai dengan apa yang diinginkan.

Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas dasar dan konsep pendidikan moral, sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Drs. Totok Suyanto, M.Pd. sebagai dosen pengampu Penulis. Dengan adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang model pendidikan moral yang berbasis liberalis, komunis, agama dan pancasila yang diterapkan di berbagai negara. Selain itu mahasiswa dapat juga mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang mencetuskan, mengikuti, atau menerapkan model pendidikan yang dianut di negaranya serta dapat mengetahui implementasi (penerapan) model pendidikan itu dan mengetahui kelemahan serta kelebihan dari model pendidikan yang dianut.

Akhirnya semoga makalah ini bermanfaat bagi Penulis dan para pembacanya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan makalah ini.

Wassalamualaikum wr.wb.

Surabaya, 01 Oktober 2013

Penulis

 

 

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………  1

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….. 2

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………… 3

  1. Latar Belakang Masalah……………………………………………………………..  3
  2. Rumusan Masalah………………………………………………………………………  4
  3. Tujuan Penulisan………………………………………………………………………..  4
  4. Manfaat Penulisan……………………………………………………………………..  4

BAB II KAJIAN PUSTAKA…………………………………………………………..  5

BAB III PEMBAHASAN………………………………………………………………..  7

  1. Model Pendidikan Moral Berbasis Liberalis – Kapitalis………………….  7
  2. Model Pendidikan Moral Berbasis Sosialis – Komunis…………………..   11
  3. Model Pendidikan Moral Berbasis Agama…………………………………….  16
  4. Model Pendidikan Moral Berbasis Pancasila…………………………………. 21

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………  24

  1. Kesimpulan……………………………………………………………………………. 24
  2. Saran…………………………………………………………………………………….. 24

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………… 25

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Moral atau dalam kata lain disebut kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Jadi pendidikan moral ditujukan untuk memagari manusia dari melakukan perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kurun satu dekade ini, bangsa Indonesia mengalami kemunduran moral yang sangat hebat, ditandai dengan tingginya angka freesex atau seks bebas di kalangan remaja, maraknya penggunaan obat-obatan terlarang, seringnya terjadi bentrokan antar warga, antar pelajar, mahasiswa dengan aparat, dan lainnya yang biasanya didasari hal-hal sepele, semakin banyaknya kasus korupsi yang terungkap ke permukaan juga menunjukan degradasi moral tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga terjadi pada para pejabat yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan bagi warganya.

Pendidikan berkarakter moral adalah kunci untuk perbaikan sosial dan kemajuan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi integritas nilai dan kemanusiaan. Harapan dari pendidikan berkarakter moral adalah tercapainya keseimbangan antara pengetahuan dan moral. Model pendidikan moral adalah cara berpikir mengenai proses caring, judging dan acting dalam konteks pendidikan. Suatu model meliputi teori atau sudut pandang mengenai bagaimana manusia berkembang secara moral dan mengenai sejumlah strategi atau prinsip untuk membantu perkembangan moral. Dengan demikian suatu model dapat membantu untuk memahami dan melakukan pendidikan moral.

B.     Rumusan Masalah

  1. Bagaimana model pendidikan moral berbasis liberalis-kapitalis dan implementasi (penerapannya)?
  2. Bagaimana model pendidikan moral berbasis sosialis-komunis dan implementasi (penerapannya)?
  3. Bagaimana model pendidikan moral berbasis agama dan implementasi (penerapannya)?
  4. Bagaimana model pendidikan moral berbasis pancasila dan implementasi (penerapannya)?

C. Tujuan Penulisan

  1. Untuk mengetahui model pendidikan moral berbasis liberalis-kapitalis dan implementasi (penerapannya).
  2. Untuk mengetahui model pendidikan moral berbasis sosialis-komunis dan implementasi (penerapannya).
  3. Untuk mengetahui model pendidikan moral berbasis agama dan implementasi (penerapannya).
  4. Untuk mengetahui model pendidikan moral berbasis pancasila dan implementasi (penerapannya).

D. Manfaat Penulisan

  1. Untuk mengetahui dan memahami model pendidikan moral berbasis liberalis-kapitalis dan implementasi (penerapannya) di berbagai negara di dunia.
  2. Untuk mengetahui dan memahami model pendidikan moral berbasis sosialis-komunis dan implementasi (penerapannya) di berbagai negara di dunia.
  3. Untuk mengetahui dan memahami model pendidikan moral berbasis agama dan implementasi (penerapannya) di berbagai negara di dunia.
  4. Untuk mengetahui dan memahami model pendidikan moral berbasis pancasila dan implementasi (penerapannya) di Indonesia.

 

 

 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pendidikan moral ditujukan untuk memagari manusia dari melakukan perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kurun satu dekade ini, bangsa Indonesia mengalami kemunduran moral yang sangat hebat, ditandai dengan tingginya angka freesex atau seks bebas di kalangan remaja, maraknya penggunaan obat-obatan terlarang, seringnya terjadi bentrokan antar warga, antar pelajar, mahasiswa dengan aparat, dan lainnya yang biasanya didasari hal-hal sepele, semakin banyaknya kasus korupsi yang terungkap ke permukaan juga menunjukan degradasi moral tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga terjadi pada para pejabat yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan bagi warganya.

Pendidikan berkarakter moral adalah kunci untuk perbaikan sosial dan kemajuan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi integritas nilai dan kemanusiaan. Harapan dari pendidikan berkarakter moral adalah tercapainya keseimbangan antara pengetahuan dan moral. Model pendidikan moral adalah cara berpikir mengenai proses caring, judging dan acting dalam konteks pendidikan. Suatu model meliputi teori atau sudut pandang mengenai bagaimana manusia berkembang secara moral dan mengenai sejumlah strategi atau prinsip untuk membantu perkembangan moral. Dengan demikian suatu model dapat membantu untuk memahami dan melakukan pendidikan moral.

Model pendidikan moral yang kebanyakan digunakan oleh Negara-Negara di dunia diantaranya ada empat yaitu liberalis-kapitalis, sosialis-komunis, agama, dan pancasila. Pada model pendidikan moral berbasis liberalis-kapitalis, nilai-nilai kebaikan dan keburukan masyarakat liberal akan sangat mudah sekali bergeser. Tergantung pihak mana yang kuat, dan siapa yang bisa membangun opini di masyarakat. Sistem kapitalisme sepenuhnya memihak dan menguntungkan pihak-pihak pribadi kaum bisnis swasta. Seluruh keputusan yang menyangkut bidang produkasi baik itu alam dan tenaga kerja dikendalikan oleh pemilik dan diarahkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Menurut Dudley Dillard kapitalisme adalah hubungan-hubungan di antara pemilik  pribadi atas alat-alat produksi yang bersifat nonpribadi (tanah, tambang, instalasi industry dan sebagainya, yang secara keseluruhan disebut modal atau capital) dengan para pekerja yang biar pun bebas namun tak punya modal yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada para majikan.

Pada model pendidikan moral berbasis sosialis-komunis, sosialisme lahir sebagai reaksi atas krisis sosial akibat industrialisasi dan cara produksi liberal-kapitalistis di abad ke-19. Prinsip persaingan bebas dalam kapitalisme menempatkan kaum buruh dalam posisi yang lemah. Menurut ajaran moral sosialisme, manusia pada dasarnya berwatak sosial dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial atau solidaritas.

Pada model pendidikan moral berbasis agama, Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti yang luhur, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Pada model pendidikan moral berbasis Pancasila (sepeninggal P4), Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi basis atau bahan utama dari pendidikan moral dan pendidikan karakter yang merupakan alat untuk membentuk keperibadian luhur, karakter, dan moral bangsa Indonesia. Pendidikan moral dan karakter selanjutnya harus diintregasikan atau dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional karena akan lebih mudah untuk diawasi kualitasnya oleh Pemerintah.

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

A.    Model Pendidikan Moral Berbasis Liberalis – Kapitalis

1.      Model Pendidikan Moral Berbasis Liberalis – Kapitalis di USA

Dalam kurun satu dekade ini, bangsa Indonesia mengalami kemunduran moral yang sangat hebat, ditandai dengan tingginya angka freesex atau seks bebas di kalangan remaja, maraknya penggunaan obat-obatan terlarang, seringnya terjadi bentrokan antar warga, antar pelajar, mahasiswa dengan aparat, dan lainnya yang biasanya didasari hal-hal sepele, semakin banyaknya kasus korupsi yang terungkap ke permukaan juga menunjukan degradasi moral tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga terjadi pada para pejabat yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan bagi warganya.

Dalam masyarakat liberal, nilai-nilai kebaikan dan keburukan akan sangat mudah sekali bergeser. Tergantung pihak mana yang kuat, dan siapa yang bisa membangun opini di masyarakat. Karena itu, nilai-nilai yang dulu dianggap buruk, seperti seks bebas, bisa saja bergeser karena pengaruh media yang mencitrakan keindahan dalam pergaulan bebas. Padahal, akibat seks bebas yang berujung pada kerusakan nasab anak, penyakit-penyakit kelamin, dan kerusakan sistem sosial di masyarakat tidaklah hilang hanya dengan penggambaran yang indah itu saja.

William Damon, seorang pakar perkembangan moral di Brown University Amerika, mengemukakan bahwa untuk menjadi manusia bermoral anak-anak harus mendapatkan keterampilan emosional dan sosial sebagai berikut:

  1. Mereka harus mengikuti dan memahami perbedaan antara perilaku yang “baik” dan yang “buruk” dan mengembangkan kebiasaan dalam hal perbuatan yangkonsisten dengan sesuatu yang dianggap baik.
  2. Mereka harus mengembangkan kepeduliaan, perhatian, dan tanggung jawabatas kesejahteraan dan hak-hak orang lain yang diungkapkan melalui sikap peduli, dermawan, ramah, dan pemaaf.
  3. Mereka harus merasakan reaksi emosi negatif seperti malu, bersalah, marah, takut, dan rendah bila melanggar moral.

Pembinaan moral dengan menggunakan model pendidikan moral sebagai suatu strategi, baik secara kognitif maupun afektif perlu dilakukan dalam praktek pembelajaran di sekolah menengah. Kohlberg (1971) menganjurkan pembinaan moral dengan menggunakan “Cognitive Moral Development” dalam bentuk model Moral Reasoning berupa penalaran/alasan moral yang mengutamakan aspek kognitif melalui proses restrukturisasi.

Kegagalan pendekatan moral reasoning dan values clarification yang mulai dirasakan akibatnya pada demoralisasi masyarakat di era tahun 90-an telah membuat titik balik dalam pendidikan moral di Amerika Serikat. Berdasarkan kenyataan itulah maka pada tahun 1992 para ahli pendidikan, pemimpin remaja, dan sarjana etik (ethics scholars) yang menaruh perhatian pada kondisi ini melakukan pertemuan di Aspen, Colorado dan menghasilkan deklarasi Aspen yang berisi antara lain keyakinan bahwa generasi berikutnya adalah penentu bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga masyarakat memerlukan warga negara yang baik (caring citizenry) dengan karakter moral yang baik pula. Mereka juga yakin bahwa seseorang tidak secara otomatis memiliki karakter moral yang baik sehingga perlu dipikirkan upaya untuk mendidik karakter secara efektif (effective character education).

Menurut William Bennett (1991) sekolah mempunyai peran yang amat penting dalam pendidikan moral anak, terutama jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan moral di rumah. Argumennya didasarkan kenyataan bahwa anak-anak Amerika menghabiskan cukup banyak waktu di sekolah, dan apa yang terekam dalam memori anak-anak di sekolah akan mempengaruhi kepribadian anak ketika dewasa kelak. Selain itu Di Amerika Serikat pendidikan kewarganegaraan diatur dalam kurikulum sosial selama satu tahun, yang pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara bagian. Materi yang diajarkan diarahkan pada bagaimana menjadi warga yang produktif dan sadar akan haknya sebagai warga Amerika dan warga dunia, nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional, dan kemampuan mengambil keputusan selaku warga masyarakat demokratis dan multikultural di tengah dunia yang saling tergantung.

2.      Model Pendidikan Moral Berbasis Liberalis – Kapitalis di Eropa

Kapitalisme atau capital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dimana pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar. Menurut Dudley Dillard kapitalisme adalah hubungan-hubungan di antara pemilik  pribadi atas alat-alat produksi yang bersifat nonpribadi (tanah, tambang, instalasi industry dan sebagainya, yang secara keseluruhan disebut modal atau capital) dengan para pekerja yang biar pun bebas namun tak punya modal yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada para majikan.

Sistem kapitalisme sepenuhnya memihak dan menguntungkan pihak-pihak pribadi kaum bisnis swasta. Seluruh keputusan yang menyangkut bidang produkasi baik itu alam dan tenaga kerja dikendalikan oleh pemilik dan diarahkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tokoh yang mendukung adalah Benjamin Franklin dengan motonya yang sangat terkenal: “Time is Money’, bahwa manusia hidup untuk bekerja keras dan memupuk kekayaan.Kapitalisme berkembang secara bertahap dari feodalisme bourgeoisme sampai pada kapitalisme.

Bapak kapitalisme yaitu Adam Smith mengemukakan lima teroti dasar dari kapitalisme yaitu :

a)      Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu.

b)      Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi.

c)      Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin.

d)     Kebebasan melakukan kompetisi.

e)      Mengakui hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar.

Kapitalisme kini telah menyentuh wilayah pendidikan nasional. Munculnya dikotomi Sekolah Berstandar Internasiaonal (SBI) dan sekolah biasa merupakan pengejawantahan semangat kapitalis dalam dunia pendidikan. Tidak dipungkiri, akan muncul kelas-kelas sosial sebagai bias ‘penerapan’ ide kapitalis dalam dunia pendidikan. Kelas sosial karena system pendidikan yang berbasis modal dan menyampingkan kecerdasan.

Dalam sistem pendidikan nasional, kecerdasan bisa dicapai apabila ditunjang oleh fasilitas lengkap (berteknologi tinggi). Dengan teknologi yang memadai, maka proses belajar akan berlangsung dengan baik. Logika seperti inilah yang menjadi landasan kegiatan belajat mengajar dalam system pendidikan kita. Lantas bagaimana dengan siswa yang tidak mamapu ‘membeli’ segala fasilitas mahal tersebut. Maka Model Pendidikan Moral berbasis Liberalis atau kapitalis sangat cocok dengan gaya kehidupan yang ada di Eropa dan dengan teknologi yang maju dibanding negara lain.

B.    Model Pendidikan Moral Berbasis Sosialis – Komunis

1.      Model Pendidikan Moral Berbasis Sosialis – Komunis di China

Pada awal proses masuknya komunisme di china dipelopori oleh tiga belas orang yang berkongres membentuk komunisme di china. Namun setelah itu terpecah akibat dari perlawanan dan perbedaan pendapat dari masing-masing. Begitu juga dengan Pendidikan moral dilaksanakan di negara Cina merupakan  produk kebijakan  lembaga  tersebut,  yang  tentu  saja  nilai-nilai  moral  dasarnya mendasarkan  diri  pada  asas  dan  cita-cita  partai  yang  mendasarkan  diri  pada Marxisme-Leninisme,  ajaran  Ketua  Mao  Zedong,  Pikiran  Deng  Xiaping  dan nasionalisme  Cina  itu  sendiri.  Pengembangan  pendidikan  moral  sebagai  bentuk  khas civic  education di Cina,  didasarkan kepada sejumlah dokumen-dokumen Partai Komunis Cina (PKC)  dan  dan  Pemerintah  Cina  itu  sendiri.  Antara  Partai Komunis  Cina dan  Pemerintah  Cina itu  sendiri  adalah  dua  sisi  sebuah  mata  uang.

Dalam sistem pendidikan nasional Cina ada konsep deyu, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Deyu memiliki pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, mencintai buruh, mencintai ilmu, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam Lee dan Ho, 2005: 419).

Pada Pleno Ketiga dari Kongres  Nasional Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen‚ Behavioural Code for Primary and Secondary Students (PRCMOE, 1979). Dari  dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disiplin siswa afektivitas terhadap tanah air  sosialis dan kewirausahaan sosialis dedikasi terhadap pembangunan  Negara harus ilmu pengetahuan baru dan kemauan untuk berpikir dan keberanian untuk kreatif.

Masyarakat Cina yang menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat, bahkan menjadi alat bagi filsafat, yang mengutamakan etika (Muhammad Said dan Junimar Affan, 1987: 119). Anggapan ini membuat pendidikan di Cina mengiringi kembalinya popularitas aliran filsafat Kung Fu Tse di dalam masyarakat Cina. Pada masa Dinasti Han banyak melahirkan para sarjana-sarjana yang kelak akan memimpin negara dan telah membuat Dinasti Han sebagai salah satu dinasti yang besar dalam sejarah Cina.

Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh bekas pengikut-pengikut Kung Fu Tse ini telah melahirkan sebuah golongan yang terkenal dalam sejarah Cina dan menentukan perjalanan kekuasaan Dinasti Han, yaitu Kaum Gentry. Kaum gentry merupakan suatu komunitas orang-orang terpelajar yang telah menempuh pendidikan dan sistem ujian Negara. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pihak pemerintahan pada saat itu pada awalnya bertujuan untuk mencari calon-calon pejabat pemerintahan yang beraliran konfusius. Jenjang pendidikan didasarkan atas tingkatan daerah administrative pemerintahan. Setiap distrik memiliki sekolah-sekolah, sampai pada akademi di ibukota kerajaan. Setiap jenjang tersebut diharuskan melewati system ujian yang terbagi ke dalam tiga tahapan. Sistem ujian ini dinilai sangat berat, dikarenakan dari banyak orang yang ikut ujian ini hanya beberapa yang berhasil lulus.

Kekaisaran dinasti han telah memberikan dasar-daar pada sistem ujian di daratan Cina, walaupun selanjutnya ada perubahan dan penambahan. Sistem pendidikan ini juga membawa perubahan pada stratifikasi masyarakat dan pola prestise dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan-lulusan pelajar secara alami membentuk kelas baru, yang pada akhirnya menggeser posisi bangsawan dalam stratifikasi masyarakat Cina. Pada masa Dinasti Han sudah terdapat sebuah sistem pendidikan yang ketat. Para pegikut-pengikut konfusius yang berada di beberapa daerah distrik mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat informal. Disebut sekolah informal dikarenakan proses belajar mengajar yang dilakukan tidak terikat oleh tempat atau waktu. Dengan menggunakan gambar yang tertera dalam pembelajaran dapat diketahui metode mengajar yang digunakan para guru dalam menyampaikan bahan materi pelajaran. Jadi dari gambar dan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa metode mengajar yang digunakan oleh guru pada saat itu ialah metode ekspositori (ceramah). Penyimpulan ini dikarenakan yang dilakukakan serupa dengan metode ekspositori, dimana guru lebih aktif disini dalam mentransfer ilmu kepada para murid.

Sistem ujian yang berlaku pada masa Dinasti Han merupakan suatu hal yang unik dalam system pendidikan Cina. Pada masa itu sudah berkembang suatu system evaluasi yang sangat kompleks. Menurut Rochiati Wiriaatmadja, A. Wildan, dan Dadan Wildan (2003: 144 – 145) mengatakan bahwa ujian ini dibagi ke dalam tiga tahap atau jenjang. Tiga tahap ujian tersebut antara lain: Ujian tingkat pertama diadakan di beberapa ibukota prefektur (kabupaten). Selanjutnya, ujian tingkat dua yakni ujian tingkat provinsi untuk mencapai gelar Chu-Jen, yakni “orang yang berhak mendapatkan pangkat”. Orang-orang yang berhak mengikuti tahapan ujian ini yaitu orang-orang yang telah mendapatkan gelar Hsui-Tsai. Para peserta ujian tidak langusng mengikuti ujian, tetapi mereka diharuskan mengikuti latihan di akademi prefektur dalam rangka menghadapi persiapan ujian Chu Jen. Ujian provinsi ini diadakan tiga tahun sekali. Mereka yang dapat lulus dari ujian ini dengan nilai tertinggi akan mendapatkan tunjangan belajar. Pada tahap akhir yaitu ujian tahap tiga yang diadakan di ibukota kerajaan. Ujian ini diadakan setiap tiga tahun sekali, dilaksanakan setahun setelah ujian provinsi. Tahapan ujian bertujuan untuk mendapatkan gelar Chih Shih, yakni “Sarjana naik pangkat”.

Ujian tersebut dilaksanakan di ruang dalam bangunan-bangunan yang sangat panjang dan lurus. Bangunan panjang tersebut terdiri dari kamar-kamar kecil yang disekat. Calon pegawai tersebut tinggal di dalam kamar selama sehari untuk ujian tahap pertama, tiga hari untuk ujian tahap kedua, dan lebih lama lagi untuk ujian tahapan ketiga. Output-output yang dikeluarkan dari system pendidikan ini disalurkan menjadi pegawai-pegawai pemerintahan dan mereka yang gagal dalam mengikuti ujian ini akan menjadi tenaga-tenaga pengajar di daerah asalnya.

2.      Model Pendidikan Moral Berbasis Sosialis – Komunis di Rusia

Sosialisme lahir sebagai reaksi atas krisis sosial akibat industrialisasi dan cara produksi liberal-kapitalistis di abad ke-19. Prinsip persaingan bebas dalam kapitalisme menempatkan kaum buruh dalam posisi yang lemah. Menurut ajaran moral sosialisme, manusia pada dasarnya berwatak sosial dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial atau solidaritas. Ada dua aliran sosialisme: Pertama sosialisme yang dipengaruhi oleh Marxisme (komunisme) yang menggunakan kekerasan dan revolusi untuk mencapai tujuan. Kedua sosialisme non-marxis (sosialisme demokratis), misal sosialisme religious.

Sedangkan ajaran moral utama komunisme yaitu segala jalan dianggap halal, asal membantu mencapai tujuan, termasuk pemerintahan diktatur oleh partai komunis. Buktinya pembunuhan massal di Rusia, RRC dan Kamboja, dan peristiwa Madiun serta G30SPKI. Setiap bentuk asli komunisme pasti ATHEIS, karena komunisme berdasarkan materialisme, yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan, sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama.

Dibandingkan penganut agama lainnya, kaum Muslimin menjadi komunitas agama yang paling komitmen dengan norma-norma moral. Hal ini terungkap dari hasil studi yang dilakukan Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences. Riset sosiologi ini dilakukan di seluruh teritorial dan distrik ekonomi di Moskow dan St. Petersburg, dengan melibatkan 1.750 responden berusia 18 tahun ke atas. Para peneliti dalam riset itu mengatakan, 13 persen orang Rusia mengunjungi gereja dan ikut dalam perkumpulan-perkumpulan agama.

Di Rusia, perkumpulan agama lebih populer dibandingkan dengan komunitas pertemanan, organisasi politik atau organisasi pemuda. Hasil riset juga menunjukkan bahwa tingkat komitmen penganut agama yang ada di Rusia terhadap norma-norma moral, dan yang tertinggi adalah penganut agama Islam sebesar 42 persen.

Sementara penganut Kristen Ortodoks dan agama lainnya 31 persen. Sedangkan kalangan atheis, komitmen mereka terhadap norma-norma moral hanya 25 persen. Responden juga ditanya apa ide mereka untuk mempersatukan rakyat Rusia, dan mayoritas menjawab bahwa rakyat Rusia harus bersatu agar Rusia bisa kembali menjadi negara superpower (42 persen). Sedangkan yang menjawab pentingnya “memurnikan bangsa Rusia lewat keyakinan agama Ortodoknya” hanya 9 persen responden.

C.    Model Pendidikan Moral Berbasis Agama

1.      Model Pendidikan Moral Berbasis Agama Islam

Membangun karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Nasional harus melakukan upaya-upaya untuk perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, namun belum semuanya berhasil, terutama menghasilkan insan Indonesia yang berkarakter. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang seperti di atas, para peserta didik (siswa dan mahasiswa) harus dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa misi pokok dalam pembinaan karakter/akhlak mulia. Di sinilah mata pelajaran pendidikan agama menjadi sangat penting untuk menjadi pijakan dalam pembinaan karakter siswa, mengingat tujuan akhir dari pendidikan agama tidak lain adalah terwujudnya akhlak atau karakter mulia.

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu faktor penunjang dalam pendidikan moral. Orang yang bermoral adalah orang yang memiliki sikap batin yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Sikap batin ini disebut juga hati. Orang yang baik memiliki hati yang baik. Akan tetapi sikap batin yang baik baru dapat dilihat oleh orang lain setelah terwujud dalam perbuatan lahiriyah yang baik pula. Selain itu Pendidikan Islam merupakan salah satu faktor yang membentuk kepribadian yang luhur bagi peserta didik. Selain membentuk kepribadian yang luhur, pendidikan agama Islam juga bertujuan menanamkan keimanan pada diri peserta didik yang tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Misi pembentukan karakter ini tidak hanya diemban oleh pendidikan agama, tetapi juga oleh pelajaran-pelajaran lain secara bersama-sama. Meskipun demikian, pendidikan agama dapat dijadikan basis yang langsung berhubungan dengan pembinaan karakter siswa, terutama karena hampir semua materi pendidikan agama sarat dengan nilai-nilai karakter. Disamping itu, aktivitas keagamaan di sekolah yang merupakan bagian dari pendidikan agama dapat dijadikan sarana untuk membiasakan siswa memiliki karakter mulia.

Arah dan tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia, seperti diamanatkan oleh UUD 1945, adalah peningkatan iman dan takwa serta pembinaan akhlak mulia para peserta didik yang dalam hal ini adalah seluruh warga negara yang mengikuti proses pendidikan di Indonesia. Karena itu, pendidikan yang membangun nilai-nilai moral atau karakter di kalangan peserta didik harus selalu mendapatkan perhatian. Pendidikan di tingkat dasar (SD dan SMP) merupakan wadah yang sangat penting untuk mempersiapkan sejak dini para generasi penerus yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa kita di masa depan.

Upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter siswa di sekolah diantaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi mata pelajaran pendidikan agama disekolah. Pendidikan agama dapat dijadikan basis untuk pembinaan karakter siswa tersebut. Guru agama bersama-sama para guru yang lain dapat merancang berbagai aktivitas sehari-hari bagi siswa di sekolah yang diwarnai nilai-nilai ajaran agama. Dengan cara ini, siswa diharapkan terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan yang pada akhirnya dapat membentuk karakternya.

Ada tiga hal penting terkait dengan model ideal yang dikembangkan berbasis pendidikan agama yaitu bagaimana perencanaan atau program yang dibuat, pelaksanaan dan penguatan (reinforcing) nilai-nilai yang dikembangkan, dan bagaimana evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan oleh sekolah. Untuk terwujudnya pembinaan karakter mulia di sekolah secara umum, perlu diperhatikan hal-hal yaitu :

a)      Sekolah atau lembaga pendidikan adalah sebuah organisasi yang seharusnya selalu mengusahakan dan mengembangkan perilaku organisasinya agar menjadi organisasi yang dapat membentuk perilaku para siswa agar menjadi orang-orang yang sukses tidak hanya mutu akademiknya tetapi sekaligus mutu nonakademiknya.

b)      Sekolah sebaiknya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang secara tegas menyebutkan keinginan terwujudnya karakter mulia di sekolah.

c)      Pengembangan akhlak mulia di sekolah akan berhasil jika ditunjang dengan kesadaran yang tinggi dari seluruh civitas sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkannya.

d)     Untuk pengembangan karakter mulia di sekolah juga diperlukan program-program sekolah yang secara tegas dan rinci mendukung terwujudnya karakter akhlak mulia tersebut. Program-program ini dirancang dalam rangka pengembangan atau pembiasaan siswa sehari-hari baik dalam pengamalan ajaran-ajaran agama maupun nilai-nilai moral dan etika universal dan dituangkan dalam peraturan sekolah.

e)      Membangun karakter mulia tidak cukup hanya dengan melalui mata pelajaran tertentu, seperti Pendidikan Agama (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), tetapi juga melalui semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran semua bidang studi (mata pelajaran) di sekolah. Begitu juga, membangun karakter mulia harus menjadi tanggung jawab semua guru, utamanya guru agama, guru PKN atau guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan).

f)       Terwujudnya karakter mulia di sekolah juga membutuhkan dukungan sarana prasarana sekolah yang memadai. Karena itu, sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas yang cukup demi kelancaran pengembangan karakter mulia ini.

g)      Pembinaan karakter siswa di sekolah meskipun bisa terjadi dengan sendirinya, jika disertai kesadaran yang tinggi dari semua komponen sekolah. Namun demikian, akan lebih efektif lagi jika pengembangan karakter di sekolah ini ditangani oleh tim khusus yang dibentuk sekolah yang bertanggung jawab penuh dalam pembinaan karakter ini. Tim inilah yang merancang program-program pembinaan karakter, kemudian melaksanakannya hingga melakukan evaluasi programnya hingga terlihat hasil yang diharapkan.

Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (character education). Ahmad Amin menjadikan kehendak (niat) sebagai awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri seseorang, jika kehendak itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku (Ahmad Amin, 1995: 62). Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral.

2.      Model Pendidikan Moral Berbasis Agama Kristen

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari peran agama amat penting bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, di Satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan maupun masyarakat.

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti yang luhur, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Sekolah Kristen yang tidak mengutamakan tujuan afektif tidak dapat memenuhi persyaratan sebuah filsafat pendidikan Kristen. Bagi sekolah Kristen, pendidikan moral dan karakter tidak terpisahkan dari pembentukan kerohanian.

Pendidikan sekolah Kristen merubah kehidupan si pembelajar. “Baik kurikulum yang terencana ataupun tersebunyi mengembangkan sikap, membantu penerimaan nilai-nilai tertentu, menanamkan watak, dan mendorong komitmen tertentu”‘ (Van Brummelen 2002). Suatu pengertian dari Taxonomk oleh James Fowler tentang pengembangan Iman (seperti disebutkan dalam Astley dan Francis 1992) adalah juga penting ketika tertuju  pada pembentukan kerohanian. Selama awal massa kanak-kanak dan tahun-tahun sekolah dasar, anak-anak dibiarkan dengan kesan yang mendalam melalui kegiatan dan penyelenggaraan iman. Mereka belajar “cerita” tentang iman mereka, dan mereka secara perlahan memperoleh pengetahuan tentang asal mula dan sikap iman kelompoknya. Pada waktu itu mereka mencapai masa pra-remaja, iman mereka telah menjadi suatu susunan kepercayaan dan sikap yang memperkenalkan mereka pada kelompok, sebuah keluarga, suatu denominasi, dan seringkali suatu sekolah Kristen. Masa pra-remaja telah mempelajari apa yang dipercayai dan melakukannya supaya memiliki. Pandangan yang belum matang tentang iman bukan di dalam dan diluar hal yang jelek, meskipun demikian pertumbuhan kerohanian tidak pernah bergerak lebih dari titik ini, orang muda akan mudah diserang untuk meletakkan sikap-sikap dan nilai-nilai itu yang cocok dengan konteks dimana dia jalankan. Memindahkan siswa dari tingkat penyesuaian iman ke pemilihan iman adalah pekerjaan yang kritis pada pra remaja dan pengalaman sekolah Kristen menengah atas. Dengan menguji bermacam-macam kepercayaan dan memiliki beberapa, siswa membuat suatu komitmen pribadi bagi Kristus dan suatu gaga hidup Kristen. Iman Kristen menjadi suatu bagian dari pengenalan diri seseorang. Model Pendidikan Agama Kristen di sekolah umum ada 2 yaitu :

  1. model monoreligius adalah sebuah model pendidikan Agama yang hanya berusaha mempelajari satu agama. Misalnya Guru Pendidikan Agama hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang agama yang dianut guru agama dan peserta didik, tanpa menyinggung atau mempelajari agama lain. Model ini banyak dilakukan di sekolah-sekolah umum pada masa kini.
  2. multireligius adalah suatu pendekatan atau paradigma bahwa keberagaman tidak dapat dihindari tetapi dianggap sebagai sebuah kekayaan yang dapat menunjang keharmonisan tetapi juga dapat mengancam keharmonisan atas nama agama. Pendekatan pendidikan agama multireligius menginginkan agar pendidikan agama di sekolah formal tidak hanya mengajarkan agamanya sendiri tetapi juga agama-agama lain yang ada di dunia, atau khususnya agama-agama yang ada di sebuah Negara. Menurut pendekatan ini, berbagai agama dapat dipelajari dalam pelajaran agama. Misalnya pelajaran agama-agama yang ada di dunia seperti: Zoroasterianisme, Sabianisme, Brahmanisme, Budhisme, Konghucu, Taoisme, Sintoisme, Fetisisme Afrika Barat, Agama Islam, Kristen.

 

D. Model Pendidikan Berbasis Moral Pancasila (Sepeninggal P4)

Pendidikan moral ditujukan untuk memagari manusia dari melakukan perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perpaduan atau kombinasi antara pendidikan moral dan pendidikan karakter yang berbasiskan nilai-nilai luhur  Pancasila akan berdampak sangat positif terhadap pembentukan karakter dan moral generasi muda bangsa Indonesia. Negara Indonesia dengan berbagai macam masalah yang mendera di dalamnya ibarat sebuah “piring yang sudah kotor”, yang apabila piring itu digunakan tanpa dibersihkan terlebih dahulu maka akan mengotori tangan pengguna berikutnya. Jadi diperlukan adanya treatment atau perlakuan khusus pada generasi muda sebagai calon penerus pemerintahan, pemegang tongkat estafet kekuasaan dan pengelola negara agar mereka tidak turut melakukan hal-hal negatif yang justru akan menimbulkan derita dan krisis berkepanjangan bagi rakyat Indonesia. Perlakuan khusus tersebut berupa penanaman dan peingkatan pemahaman mereka terhadap Pancasila dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Pembinaan Moral generasi muda sejak dini dengan cara memperkenalkan mereka terhadap ideologi Pancasila dan pengaplikasiannya secara nyata merupakan hal mendesak yang harus segera dilaksanakan. Diperlukan andil pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam proses pelaksanaanya. Bangsa Indonesia harus benar-benar menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, agar Pancasila ini tidak hanya menjadi sekedar nama tanpa rupa. Pancasila adalah hasil karya, ide, dan pemikiran para pejuang kemerdekaan, oleh karena itu marilah kita gali dan amalkan apa yang telah mengantar kita menjadi dasar negara kita, apa yang dihasilkan oleh para pahlawan kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengamalkan apa yang menjadi ide para pahlawannya, bangsa yang mau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita nasionalnya dan cita-cita para pendahulunya.

Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi basis atau bahan utama dari pendidikan moral dan pendidikan karakter yang merupakan alat untuk membentuk keperibadian luhur, karakter, dan moral bangsa Indonesia. Pendidikan moral dan karakter selanjutnya harus diintregasikan atau dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional karena akan lebih mudah untuk diawasi kualitasnya oleh Pemerintah. Selanjutnya harus dibuat satu mata pelajaran khusus yang materinya adalah tentang bagaimana meningkatakan pemahaman siswa terhadap Pancasila dan makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kemudian dilatih bagaimana cara pengaplikasiaannya di kehidupan nyata. Ini merupakan kegiatan praktek yang harus dilakukan siswa atau peserta didik.

Kegiatannya pun bisa dimodifikasi sedemikian rupa oleh guru atau pendidik contohnya kerja bakti bersama masyarakat desa, games atau permainan unik sehingga peserta didik dapat mengerti pesan-pesan moral apa yang didapat dari kegiatan tersebut. Mata pelajaran ini akan sangat membantu dalam pembentukan moral dan karakter generasi muda yang akan lebih efektif daripada seminar-seminar atau outbond bertemakan pembentukan karakter yang biasanya berlangsung hanya beberapa jam saja. Padahal untuk mencapai suatu hasil yang maksimal diperlukan usaha yang maksimal pula, tidak bisa didapatkan dengan cara-cara instant atau praktis seperti tersebut.

Diperlukan guru atau pendidik yang profesional untuk bisa membentuk moral dan karakter peserta didiknya. Karena ia tidak hanya mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan teori saja, tetapi memberikan contoh nyata dari apa yang telah ia katakannya. Dalam menerapkan Program Pendidikan Pancasila 12 tahun, tentunya harus merevisi landasan yang ada dalam konstitusi hukum dari Departemen Pendidikan. Konstitusi itu akan direvisi dengan cara menambahkan program ini selama 12 tahun. Pada masa kini, kurikulum pendidikan tidak menggunakan lagi pendidikan Pancasila yang dulu diterapkan pada masa orde baru yang saat itu diterapkan dengan sistem P4. Program pendidikan P4 ini dihilangkan pada masa reformasi.

Sebelum P4 ada yang dinamakan sebagai kurikulum 1968, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila bahkan menjadikan manusia menjadi manusia Pancasila sejati. Akan tetapi, kurikulum ini juga diganti dengan kurikulum lain karena kurikulum ini bersifat politis. Jadi, untuk menerapkan Program Pendidikan Pancasila 12 Tahun, birokrasi harus diubah supaya program ini dapat diimplementasikan. Dalam penerapannya, program ini akan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap itu terdiri dari tahap 1-6, 7-9, 10-12. Tahap 1-6 tahun ditujukan untuk pelajar SD. Tahap ini masih bersifat normatif, artinya tahap ini masih menjelaskan dasar dan fungsi nilai-nilai Pancasila secara sederhana. Kemudian, tahap 7-9 tahun merupakan tahap lanjutan dari sekolah dasar. Tahap ini ditujukan untuk anak SMP yang bersifat medium, yaitu setingkat lebih tinggi dari tahap normatif. Tahap ini menjelaskan lebih rinci tentang dasar dan fungsi nilai-nilai Pancasila. Ketiga, tahap 10-12 tahun ditujukan untuk pelajar SMA, dinamakan sebagai tahap kritis karena tidak lagi menjelaskan tentang dasar dan fungsi nilai, melainkan tentang filsafat dan implementasi dari Pancasila tersebut. Di sini, pelajar SMA dituntut supaya mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam bentuk kehidupan bangsa Indonesia yang nyata. Dengan melalui penerapan ini, ideologi Pancasila dapat diingat kembali sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia guna mencapai kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaannya terdapat tiga faktor penting dalam pendidikan moral di Indonesia yang perlu diperhatikan yaitu :

  1. Peserta didik yang sejatinya memiliki tingkat kesadaran dan dan perbedaan perkembangan kesadaran moral yang tidak merata maka perlu dilakukan identifikasi yang berujung pada sebuah pengertian mengenai kondisi perkembangan moral dari peserta didik itu sendiri.
  2. Nilai-nilai (moral) Pancasila, berdasarkan tahapan kesadaran dan perkembangan moral manusia maka perlu di ketahui pula tingkat tahapan kemampuan peserta didik.  Hal ini penting mengingat dengan tahapan dan tingkatan yang berbeda itu pula maka semua nilai-nilai moral yang terkandung dalam penididkan moral tersebut memiliki batasan-batasan tertentu untuk dapat terpatri pada kesadaran moral peserta didik.
  3.  Guru Sebagai fasilitator,  apabila kita kembali mengingat teori perkembangan moral manusia dari Kohlberg dengan 4 dalilnya maka guru seyogyanya adalah fasilitator yang memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai pendidikan moral itu.

Dengan memperhatikan tiga hal diatas maka proses perkembangan moral manusia yang berjalan dalam jalur pendidikan tentu akan berjalan sesuai dengan tahapan perkembangan moral pada tiap diri manusia.

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

A.      KESIMPULAN

Pendidikan berkarakter moral adalah kunci untuk perbaikan sosial dan kemajuan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi integritas nilai dan kemanusiaan. Harapan dari pendidikan berkarakter moral adalah tercapainya keseimbangan antara pengetahuan dan moral. Pendidikan moral ditujukan untuk memagari manusia dari melakukan perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu model meliputi teori atau sudut pandang mengenai bagaimana manusia berkembang secara moral dan mengenai sejumlah strategi atau prinsip untuk membantu perkembangan moral. Dengan demikian suatu model dapat membantu untuk memahami dan melakukan pendidikan moral. Model pendidikan moral yang kebanyakan digunakan oleh Negara-Negara di dunia diantaranya ada empat yaitu liberalis-kapitalis, sosialis-komunis, agama, dan pancasila.

B.       SARAN

Membangun karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Nasional harus melakukan upaya-upaya untuk perbaikan kualitas pendidikan terutama menghasilkan insan Indonesia yang berkarakter. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang seperti di atas, para peserta didik (siswa dan mahasiswa) harus dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa misi pokok dalam pembinaan karakter/akhlak mulia. Di sinilah mata pelajaran pendidikan agama menjadi sangat penting untuk menjadi pijakan dalam pembinaan karakter siswa, mengingat tujuan akhir dari pendidikan agama tidak lain adalah terwujudnya akhlak atau karakter mulia.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Wahjono, Padmo. 1993. Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Zubaidi, H. Achmad, dkk.2002. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Yogyakarta:Paradigma

http://www.google.com.potretpendidikandiamerikaserikat.html

http://kahmiuin.blogspot.makalahpendidikanmoraldiamerika.com

http://www.google.com.pendidikanmoralantaraharapandanrealitaabdulrahmanbarakatu.html

http://www.google.com.potretpendidikandieropa.html

http://www.google.com. pendidikanmoraldieropa.html

http://www.google.com. pendidikanmoraldichina.html

http://www.google.com. potretpendidikanmoraldichina.html

http://www.ideguru.wordpress.com/2010/05/19/potretpolapendidikandichina.html

http://www.eprints.uny.ac.id/2652/1/profilciviceducationdichina.html

http://www.google.com. pendidikanmoraldirusia.html

http://www.google.com. potretpendidikanmoraldirusia.html

http://www.google.com.potretpendidikanagamaislam.html

http://www.google.com. pendidikanmoralagamaislam.html

http://www.google.com.potretpendidikanagamakristen.html

http://www.google.com. pendidikanmoralagamakristen.html

http://www.google.com.pendidikanmoralpancasiladiindonesia.html

2 thoughts on “MAKALAH DASAR DAN KONSEP PENDIDIKAN MORAL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s