MAKALAH HUKUM TATA NEGARA I

MAKALAH

HUKUM TATA NEGARA I

“SISTEM, PESERTA, DAN HASIL PEMILU PASCA REFORMASI”

 

 logo unesa

Disusun Oleh:

  1. 1.     Yeti Arina                                (124254076)
  2. 2.     Nasria Ika Nitasari                  (124254240)
  3. 3.     Yeni Agus Tri Puryanti           (124254243)
  4. 4.     Elfira Rabbani Hafinur           (124254244)
  5. 5.     Ari Tri Maria                           (124254245)
  6. 6.     El Sinta Lisnawati                             (124254246)

 

PRODI S1 PPKn 2012 / C

JURUSAN PMP-Kn

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kata Pengantar

 

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan makalah “Sistem, Peserta, Dan Hasil Pemilu Pasca Reformasi” ini sesuai dengan apa yang diinginkan.

Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas hukum tata negara I, sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Drs. I Made Suwanda, M.Si. sebagai dosen pengampu Penulis. Dengan adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang sistem, peserta, dan hasil pemilu pasca reformasi. Selain itu mahasiswa dapat juga mengetahui tentang perkembangan dari pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca adanya reformasi.

Akhirnya semoga makalah ini bermanfaat bagi Penulis dan para pembacanya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan makalah ini.

Wassalamualaikum wr.wb.

Surabaya, 09 Oktober 2013

Penulis

 

 

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………  1

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….. 2

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………… 3

  1. Latar Belakang Masalah……………………………………………………………..  3
  2. Rumusan Masalah………………………………………………………………………  5
  3. Tujuan Penulisan………………………………………………………………………..  5
  4. Manfaat Penulisan……………………………………………………………………..  5

BAB II KAJIAN PUSTAKA…………………………………………………………..  6

BAB III PEMBAHASAN………………………………………………………………… 8

  1. Sistem Pemilu Pasca Reformasi……………………………………………………  8
  2. Peserta Pemilu Pasca Reformasi………………………………………………….   11
  3. Hasil Pemilu Pasca Reformasi…………………………………………………….   20

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………  28

  1. Kesimpulan……………………………………………………………………………. 28
  2. Saran…………………………………………………………………………………….. 28

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………… 29

BAB 1

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Sistem pemilu adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri yaitu memilih DPR, DPRD, dan DPD serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD  Kabupaten (Kota). Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR disepakati ke dalam rezim pemilu. Pemilihan presiden sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap lima (5) tahun sekali.

Pemilihan umum sebagai sebuah proses politik yang dinamis hanya bisa berjalan lancar dan tertib bila tiap kontestan peserta pemilu mengikuti aturan main yang sudah disepakati sebelumnya. Upaya mewujudkan pemilu demokratis yang jujur dan adil bertujuan untuk menghindari terjadinya legitimasi pemilu karenanya masalah-masalah penegakan hukum pemilu harus diselesaikan secara menyeluruh melalui identifikasi yang menjadi pemicu permasalahan dan dicari solusi agar hukum bisa ditegakkan. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu.

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan untuk menghindari terjadinya legitimasi pemilu, masalah-masalah penegakkan hukum pemilu harus diselesasikan secara komprehensif. Perlu mengidentifikasi pemicu masalah yang kemudian dicari solusi agar hukum bisa ditegakkan.

Sistem merupakan sebuah keseluruhan yang saling berinteraksi di dalamnya, di mana terdiri atas sub-sub sistem. Reformasi yang terjadi adalah sebuah negosiasi kekuasaan elit lama yang merasa kecewa atas seniornya, sehingga regulasi yang berjalan harus dibayar dengan kelaparan di berbagai daerah. Pasca reformasi yang harapannya akan ada format baru bagi dunia politik ternyata mengalami kebuntuan. Hal ini dapat dilihat dari partai politik yang menjadi bangunan dasar demokrasi, belum mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Perubahan yang terlihat hanyalah pada kuantitas partai, tapi masih menggunakan pola lama, artinya belum ada perubahan yang mendasar dari reformasi yang dicita-citakan. Kondisi yang seperti ini terjadi tidak lain akibat pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap politik.

Pemahaman atas politik masih jauh dari harapan para filosof, sementara ilmu politik begitu dinamis dan terus berkolaborasi dengan konteks budaya yang ada. Untuk mengantisipasi munculnya kondisi demikian, maka penyempurnaan instrumen pengawas dan lembaga penyelesaian pelanggaran merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu maka RUU Pemilu memberikan ruang secara khusus untuk membahas masalah Pengawasan, Penegakan Hukum dan Pemantauan Pemilu. Dalam hal pengawasan, teknis pelaksanaannya diserahkan pada kewenangan KPU sebagai penyelenggara. Kemampuan KPU untuk mengawasi dirinya sendiri merupakan satu keraguan yang muncul dalam benak masyarakat pada umumnya dan secara khusus adalah para peserta pemilu itu sendiri.

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Bagaimanakah sistem pemilu pasca reformasi?
    2. Bagaimanakah peserta pemilu pasca reformasi?
    3. Bagaimanakah hasil pemilu pasca reformasi?
  1. C.    Tujuan Penulisan
    1. Untuk mengetahui sistem pemilu pasca reformasi.
    2. Untuk mengetahui peserta pemilu pasca reformasi.
    3. Untuk mengetahui hasil pemilu pasca reformasi.
  1. D.    Manfaat Penulisan
    1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pemilu pasca reformasi.
    2. Untuk mengetahui dan memahami peserta pemilu pasca reformasi.
    3. Untuk mengetahui dan memahami tentang hasil pemilu pasca reformasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pemilihan umum sebagai sebuah proses politik yang dinamis hanya bisa berjalan lancar dan tertib bila tiap kontestan peserta pemilu mengikuti aturan main yang sudah disepakati sebelumnya. Upaya mewujudkan pemilu demokratis yang jujur dan adil bertujuan untuk menghindari terjadinya legitimasi pemilu karenanya masalah-masalah penegakan hukum pemilu harus diselesaikan secara menyeluruh melalui identifikasi yang menjadi pemicu permasalahan dan dicari solusi agar hukum bisa ditegakkan. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan untuk menghindari terjadinya legitimasi pemilu, masalah-masalah penegakkan hukum pemilu harus diselesasikan secara komprehensif. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD  Kabupaten (Kota). Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap lima (5) tahun sekali. Pasca pemerintahan Soeharto 1999, 2004 dan 2009 terdapat  perubahan terhadap sistem pemilu di Indonesia yakni terjadinya modifikasi sistem proporsional di indonesia, dari proporsional tertutup menjadi proporsional semi daftar terbuka.

Pada orde baru yang menjadi daerah pilihan adalah provinsi, alokasi kursinya murni di dasarkan pada perolehan suara di dalam satu provinsi, sedangkan di tahun 1999 provinsi masih sebagai daerah pilihan namun sudah menjadi pertimbangan kabupaten/kota dan alokasi kursi dari partai peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara yang ada di masing-masing provinsi tetapi mulai mempertimbangkan perolehan calon dari masing-masing kabupaten /kota. Pada pemilu 2004 daerah pemilihan tidak lagi provinsi melainkan daerah yang lebih kecil lagi meskipun ada juga daerah pemilihan yang mencangkup satu provinsi seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, NTB, semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi Utara  dan Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat. Masing-masing daerah pilihan mendapat jatah antara 3-12 kursi.

Pada pemilu 2009 besaran daerah pemilihan untuk DPR diperkecil antara 3-10. Perbedaan lain berkaitan dengan pilihan terhadap kontestan. pada pemilu 1999 dan orde baru para pemilih cukup memilih tanda gambar kontestan pemilu. Pada tahun 2004 para pemilih boleh mencoblos tanda gambar kontestan pemilu dan juga mencoblos calonnya. Hal ini dimaksudkan agar pemilih dapat mengenal dan menetukan siapa yang menjadi wakil di DPR dan memberikan kesempatan pada calon yang tidak berda di nomor atas untuk terpilih asalkan memenuhi  jumlah bilangan pembagi pemilih (BPP), dikatakan perubahan proporsional ini semi daftar terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai didalam perolehan kursi di DPR/D tidak didasarkan para perolehan suara tebanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut, kalupun di luar nomer urut harus memiliki suara yang mencukupi BPP.

Terkait dengan masa depan politik Indonesia, pemilu 2009 oleh banyak kalangan diyakini sebagai fase transisi elit politik lama ke elit politik baru. Generasi politik yang dibentuk dan dibesarkan pada masa penghujung kekuasaan Orde Baru dan era reformasi. Pada masa ini, elit politik lama akan berusaha memaksimalkan karir politiknya pada pemilu 2009. Mereka yang belum mengenyam jabatan-jabatan strategis pemerintahan, seperti menteri, ketua DPR dan MPR, serta jabatan presiden dan wakil presiden akan berusaha direbut dengan usaha yang maksimal. Disamping itu, elit politik lama juga berusaha melakukan regenerasi pengaruh pada generasi politik berikutnya. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan mereka yang masih memiliki hubungan darah ke dalam seleksi kandidat anggota legislatif. Dengan kata lain sebelum generasi elit politik lama berakhir, mereka itu berusaha membentuk dinasti atau klan politik berbasis hubungan darah.

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

A.    Sistem Pemilu Pasca Reformasi

Pasca pemerintahan Soeharto 1999, 2004 dan 2009 terdapat  perubahan terhadap sistem pemilu di Indonesia yakni terjadinya modifikasi sistem proporsional di indonesia, dari proporsional tertutup menjadi proporsional semi daftar terbuka. Dilihat dari daerah pemilihan terdapat perubahan antara pemilu 1999 dengan masa orde baru. Pada orde baru yang menjadi daerah pilihan adalah provinsi, alokasi kursinya murni di dasarkan pada perolehan suara di dalam satu provinsi, sedangkan di tahun 1999 provinsi masih sebagai daerah pilihan namun sudah menjadi pertimbangan kabupaten/kota dan alokasi kursi dari partai peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara yang ada di masing-masing provinsi tetapi mulai mempertimbangkan perolehan calon dari masing-masing kabupaten /kota.

Pada pemilu 2004 daerah pemilihan tidak lagi provinsi melainkan daerah yang lebih kecil lagi meskipun ada juga daerah pemilihan yang mencangkup satu provinsi seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, NTB, semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi Utara  dan Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat. Masing-masing daerah pilihan mendapat jatah antara 3-12 kursi. Pada pemilu 2009 besaran daerah pemilihan untuk DPR diperkecil antara 3-10. Perbedaan lain berkaitan dengan pilihan terhadap kontestan. pada pemilu 1999 dan orde baru para pemilih cukup memilih tanda gambar kontestan pemilu. Pada tahun 2004 para pemilih boleh mencoblos tanda gambar kontestan pemilu dan juga mencoblos calonnya. Hal ini dimaksudkan agar pemilih dapat mengenal dan menetukan siapa yang menjadi wakil di DPR dan memberikan kesempatan pada calon yang tidak berda di nomor atas untuk terpilih asalkan memenuhi  jumlah bilangan pembagi pemilih (BPP), dikatakan perubahan proporsional ini semi daftar terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai didalam perolehan kursi di DPR/D tidak didasarkan para perolehan suara tebanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut, kalupun di luar nomer urut harus memiliki suara yang mencukupi BPP.

Sistem proporsional semi daftar terbuka sendiri pada dasarnya merupakan hasil sebuah kompromi. Dalam pembahasan RUU mengenai hasil pemilu pada 2002, PDIP, GOLKAR, PPP terang-terangan menolak sistem daftar terbuka, dikarenakan penetuan caleg merupakan hak partai peserta pemilu. Memang jika diberlakukannya sistem daftar terbuka akan mengurangi otoritas partai di dalam menyeleksi caleg mana saja yang di pandang lebih pas duduk di DPR/D. Tetapi tiga partai itu akhirnya menyetujui perubahan hanya saja perubahannya tidak terbuka secara bebas melainkan setengah terbuka. Perubahan-perubahan disain kelembagaan seperti itu pada kenyataannya tidak membawa perubahan yang berarti. ada beberapa penyebab diantaranya yaitu pada kenyataannya para pemilih tetap lebih suka memilih tanda gambar dari pada menggabungkannya dengan memilih calon  yang ada di dalam daftar pemilih karena lebih mudah. Selain itu, di lihat dari tingkat keterwakilan masih mengandung masalah. Permasalahan ini khususnya berkaitan dengan perbandingan jumlah suara dengan jumlah alokasi kursi di DPR/D kepada partai-partai. Di sisi lain juga nilai BPP antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain memiliki perbedaan. mengingat sistem. hal ini terkait dua hal yakni pertama terdapat upaya untuk mengakomodasi gagasan adanaya keterwakilan yang berimbang antara Jawa dan luar Jawa, kedua secara kelembagaan terdapat keputusan bahwa satu daerah pemilihan mininal memiliki 3 kursi. Implikasinya adalah terdapatnya daerah pemilih bahwa BPP nya berada di bawah rata-rata BPP  nasional tetapi ada juga yang berada dia atas BPP  nasional.

Mengingat sistem pemilu yang sudah di modifikasi dan mengalami sedikit perbaikan itu masih tidak terlepas dari kekurangan, terdapat usul untuk melakukan modifikasi sistem proporsional lanjutan. Kalau pada pemilu 2004 sudah dipakai sistem daftar setengah terbuka, untuk pemilu-pemilu selanjutnya usulan digunakannya sistem daftar terbuka. Di dalam sistem ini digunakan nomor urut di dalam daftar calon tidak lagi dijadikan ukuran untuk menjadikan calon mana yang mewakili partai di dalam perolehan kursi sekitarnya tidak ada calon yang memenuhi BPP yang di jadikan ukuranya adalah calon yag memperoleh suara terbanyak.

Keputusan sebagaimana yang terdapat di dalam UU no 10 tahun 2008 mengalami perubahan setelah hampir setahun, kemudian MK mengabulkan tentang suara terbanyak sebagai patokan untuk mengalokasikan kursi kepada partai-partai yang memperoleh kursi. Keputusan ini menjadikan sistem pemilu di Indonesia benar-benar masuk kedalam kategori sistem proporsional daftar terbuka. Calon yang memperoleh suara terbanyak yang  akan lolos menjadi anggota DPR/D dari partai yang memperoleh alokasi kursi.

Setelah reformasi sistem pemilu Indonesia selalu berubah setiap kali pemilu. Pada prinsipnya perubahan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

1999

2004

2009

Struktur Surat Suara

Memilih partai (Party Ballot)

Closed List

Memilih partai atau partai dan nama calon

Open List

Memilih nama calon atau partai

Open List

Rumus Penentuan Calon Terpilih

Berdasar Nomer Urut

Proporsoional

Berdasar No Urut

Campuran Proporsional – Distrik

Suara Terbanyak

Campuran Proporsional – Distrik

Luasan Dapil

3-12 / dapil

DPR : 3-10 /dapil

DPRD : 3-12kursi /dapil

Jumlah Peserta Pemilu

48

24

36

Keterwakilan Perempuan

DPR : 9 %

DPR : 11 %

DPR : 18 %

 

B.     Peserta Pemilu Pasca Reformasi

1.      Pemilu 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, antara lain: Partai Indonesia Baru, Partai Pekerja Indonesia, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Umat Muslimin Indonesia, Partai Nasional Indonesia,  Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Ummat Islam, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Kebangkitan Umat, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Masyumi Baru, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Cinta Damai, Partai Syarikat Islam indonesia, Partai Daulat Rakyat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Partai Buruh Nasional, Partai Abul Yatama, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan, Partai Golongan Karya, Partai Rakyat Demokrat, Partai Syarikat Islam Indonesia (1905), Partai Demokrasi Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Katolik Demokrat, Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen, Partai Islam Demokrat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi,  Partai Republik, Partai Bulan Bintang ,  Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Solidaritas Pekerja , Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Ummat. 

 2.      Pemilu 2004

Pemilihan umum yang kedua pasca adanya reformasi yaitu pemilu tahun 2004 yang dipimpin oleh Presiden RI ke-5 yaitu Megawati Soekarno Putri. Perubahan politik dalam pemilu 2004 sudah cukup terlihat saat itu, dimana sistem pemilunya rakyat memilih langsung siapa Presidennya. Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) terpilih langsung dari rakyat untuk menjadi Presiden. Sebelum pilpres (Pemilihan Presiden) secara langsung, terlebih dahulu diadakan pemilihan partai dan dewan.

Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan eksperimen demokrasi Indonesia baru. pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah Presiden Suharto lengser, meskipun demikian, pada pemilu kedua ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam banyak hal dengan pemilu 1999. Hal ini karena pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945. Melalui amandemen struktur politik Indonesia dirubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses rekruitmen elit politik.

Beberapa perubahan penting dalam amandemen yang berkaitan dengan pemilu adalah dalam hal mekanisme pemilihan presiden-wakil presiden dan dibentuknya lembaga baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan terjadi juga pada pola rekruitmen kepala daerah yang efektif dilakukan setelah pemilu nasional 2004. Menurut konstitusi 1945 hasil amandemen ke-4, pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilu.

Terkait dengan DPD, kehadiran lembaga ini menjadikan konsep perwakilan yang dianut Indonesia bergeser dari unicameral menjadi bicameral. Secara prinsip, konsep perwakilan yang ada di DPD, sesuai namanya, adalah wujud dari representasi ruang/daerah. Ide perwakilan ruang ini terbentuk untuk mengkompensasi kelemahan dalam perwakilan politik yang ada di DPR. Di dewan terjadi ketidak seimbangan antara perwakilan politik yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Akibatnya, jumlah wakil yang ada di DPR lebih banyak berasal dari daerah Pulau Jawa dibandingkan wakil dari daerah luar Pulau Jawa. Dengan hadirnya DPD, ketidak seimbangan itu berusaha diatasi. Pemilu 2004 dapat dikatakan sebagai jalan yang sama sekali baru bagi Indonesia dalam menapaki demokrasi perwakilan. Kebaruan itu pada suatu sisi adalah akibat dari dampak perubahan konstitusi seperti yang disebutkan diatas, dan pada sisi yang lain adalah efek dari kebebasan terhadap metode berpolitik aktor-aktor politik dan civil society.

Pemilu 2004 diikuti oleh 24 peserta partai politik, yaitu : Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor

 

3.      Pemilu 2009

Pemilihan umum yang ketiga pasca adanya reformasi yaitu pemilu tahun 2009, formatnya masih sama yaitu ada pilpres dan pemilihan partai politik, akan tetapi ada penambahannya yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Pemilu 2009 dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pesertanya bertambah dari 36 menjadi 48 partai politik. Untuk pilpres, Presiden Susulo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi Presiden untuk kedua kalinya, untuk masa bakti 2009-2014.

Pemilihan Umum tahun 2009 merupakan masa akhir elit lama, berseminya elit baru. Menyongsong pemilu 2009, DPR melakukan perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Perubahan itu dimaksudkan untuk dapat menjawab persoalan-persoalan mendasar yang muncul dalam pemilu sebelumnya. Beberapa persolan yang muncul dalam sistem pemilu sebelumnya diantaranya berupa representasi wakil rakyat, proporsionalitas nilai kursi, pembentukan kepartaian yang efektif, dan sebagainya, berusaha diatasi.

Terkait dengan masa depan politik Indonesia, pemilu 2009 oleh banyak kalangan diyakini sebagai fase transisi elit politik lama ke elit politik baru. Generasi politik yang dibentuk dan dibesarkan pada masa penghujung kekuasaan Orde Baru dan era reformasi. Pada masa ini, elit politik lama akan berusaha memaksimalkan karir politiknya pada pemilu 2009. Mereka yang belum mengenyam jabatan-jabatan strategis pemerintahan, seperti menteri, ketua DPR dan MPR, serta jabatan presiden dan wakil presiden akan berusaha direbut dengan usaha yang maksimal. Disamping itu, elit politik lama juga berusaha melakukan regenerasi pengaruh pada generasi politik berikutnya. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan mereka yang masih memiliki hubungan darah ke dalam seleksi kandidat anggota legislatif. Dengan kata lain sebelum generasi elit politik lama berakhir, mereka itu berusaha membentuk dinasti atau klan politik berbasis hubungan darah.

Sementara itu, generasi politik baru juga berusaha muncul ke permukaan. Mereka secara maksimal juga berusaha dapat masuk dalam sistem politik melalui pemilu ini. Generasi politik yang lahir pada penghujung kekuasaan Orde Baru dan Reformasi berusaha mendapatkan tempat yang strategis dalam struktur partai dan daftar calon anggota legislatif. Mereka menyebar dan berlomba-lomba dalam banyak partai untuk memastikan mereka mendapat tempat dalam kompetisi itu.

Dalam proses menuju pemilu 2009 terdapat dinamika politik yang perlu menjadi catatan. Dinamika itu terutama terkait dengan KPU dan partai politik. Adapun beberapa dinamika itu adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya delegitimasi pemilu. Delegitimasi itu muncul pasca putusan Mahkamah yang membatalkan otomatisasi partai yang tidak lolos electoral threshod (ET) tetapi mendapatkan kursi di DPR untuk menjadi peserta pemilu 2009. Terdapat sembilan partai yang masuk dalam katagori ini, yaitu PKPB, PKPI, PNI-Marhaenisme, PPDI, PPDK, PP, PS, PBR, dan PBB. Terhadap partai-partai tersebut, KPU seharusnya melakukan verifikasi keabsahan keikutsertaannya dalam pemilu. Bukannya melakukan verifikasi, KPU justru mengikutsertakan partai-partai peserta pemilu 2009, yaitu Partai Merdeka, PNUI, PSI, dan Partai Buruh. Dengan demikian, dalam pemilu 2009 terdapat peserta selundupan, dan itu menjadikan pemilu mengalami delegitimasi karena diikuti oleh partai yang tidak melalui proses verifikasi padahal waktu untuk melakukan hal itu masih tersedia. Prinsip fairness telah ditabrak oleh KPU.

Kedua, adanya dualisme penetapan calon jadi, yaitu antara sistem nomor urut bersyarat vs sistem suara terbanyak. Dalam penetapan calon terpilih, Undang-undang pemilu memakai prinsip ini, sebuah partai yang mendapatkan kursi maka penetapan calon terpilih diberikan kepada mereka yang berda di nomor urut kecil atau atas dengan syarat mereka mendapatkan sura 30% BPP lebih banyak daripada perolehan kursi partai maka penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Pengecualian diberikan kepada mereka yang mendapatkan 100% dari BPP yang secara otomatis ditetapkan sebagai calon terpilih meskipun berada di nomor urut besar.

Ditengah perjalanan ketika penominasian kandidat sedang dilakukan, beberapa partai politik menyatakan diri tidak akan memakai sistem seperti yang diatur dalam Undang-undang Pemilu. Beberapa partai seperti PAN, Golkar, PBR, dan PD berencana memakai sistem suara terbanyak dalam menetapkan calon jadi/terpilih. Sementara itu, partai-partai lain seperti seperti PDIP, PKS dan PPP tetap akan menggunakan sistem nomor urut bersyarat. Sistem suara terbanyak dipakai terutama untuk meminimalisasi konflik internal partai dalam penyusunan daftar calon legislatif dan untuk menggerakkan mesin partai mendapatkan suara pemilih sebanyak-banyaknya.

Ketiga, menjamurnya calon anggota legislatif dari kalangan artis dan kerabat elit politik. Dalam rangka meraih suara sebanyak-banyaknya, banyak partai memunculkan artis dalam daftar calon anggota legislatif. Dengan modal popularitas yang mereka miliki, para artis itu dianggap mampu menarik suara pemilih. Selain itu, partai politik juga menempatkan calon-calon yang memiliki hubungan darah dengan elit politik yang saat ini sedang berkuasa di pemerintahan maupun partai.

Jumlah pemilih pada pemilu 2009 mencapai 170.022.239 orang, tersebar di 33 provinsi. Penentuan pemilih didasarkan pada verivikasi KPU terhadap data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Mereka yang berhak menjadi pemilih adalah warga negara Indonesia, pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih (sudah/pernah kawin). Untuk menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Sistem pendaftaran pemilih adalah campuran stelsel pasif dan aktif. Mereka didaftar oleh KPU berdasarkan prinsip de jure.

Pada pemilu ini peserta pemilu tergantung pada jenis pemilunya. Untuk Pemilu DPR/D pesertanya adalah parati politik sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Sementara itu pada pemilu presiden dan wakil presiden pesertanya adalah pasangan calon yang mendapatkan dukungan dalam jumlah tertentu dari partai politik. Peserta Pemilu DPR. Pada tingkat nasional, peserta pemilu 2009 berjumlah 38 partai politik. dari jumlah tersebut, secara katagoris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, partai-partai yang lolos electoral threshold sebesar 2% kursi DPR dalam pemilu sebelumnya. Pada katagori ini, terdapat 7 partai yang lolos electoral threshold yaitu Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, PD, dan PKS.

Kedua, partai-partai baru berdiri dan lolos berdasarkan syarat-syarat keikutsertaan dalam pemilu. Syarat keikutsertaan dalam pemilu itu meliputi: memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi, dan memiliki kepengurusan di 2/3(dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik, sebagai bagian dari affirmative action gerakan perempuan, partai politik juga harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, paratai harus mempunyai kantor tetap untuk setiap level kepengurusan serta mengajukan nama dan tanda gambar partai kepada KPU. Masuk dalam katagori ini terdapat 27 partai.

Kelompok partai yang pada pemilu 2004 mendapatkan kursi di DPR tetapi perolehan kursinya tidak mencapai electoral threshold 2%. Terdapat 10 partai yang masuk dalam katagori ini. Terakhir, kelompok partai dari peserta pemilu 2004 yang tidak lolos electoral threshold dan tidak mendapatkan kursi di DPR, terdapat 4 partai dalam katagori ini, yaitu Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Serikat Indonesia, dan Partai Buruh. Kelompok partai ini dapat menjadi peserta pemilu 2009 karena gugatan mereka atas ketidak adilan dari pasal 316 huruf d dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Atas putusan MK tersebut, KPU tanpa melakukan verivikasi keabsahan syarat-syarat ikut serta dalam pemilu 2009 mengesahkan mereka menjadi peserta pemilu 2009.

Sebelumnya terdapat 51 partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum / KPU untuk dapat turut serta dalam Pemilu tahun 2009, yaitu :

  • 7 Parpol berdasarkan pasal 315 UU Pemilu

(Partai Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera),

  • 9 Parpol yang memenuhi pasal 316 huruf D Undang-Undang Pemilu (Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia),
  • 35 parpol baru yang lolos verifikasi administratif KPU

(Partai Hanura, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, Partai Matahari Bangsa, Partai Republiku Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Buruh, Partai Nurani Umat, Partai Patriot, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kristen Demokrat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Karya Perjuangan, Partai Barisan Nasional, Partai Republik Nusantara, Partai Perjuangan Indonesia baru, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Reformasi, Partai Pembaruan bangsa, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat, Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Persatuan Sarikat Indonesia, Partai Kasih, Partai Kongres),

  • Daftar 11 parpol yang tidak lolos verifikasi KPU

(Partai Islam, Partai Kristen Demokrasi indonesia, Partai Tenaga Kerja Indonesia, Partai Masyarakat Madani, Partai Pemersatu Nasional Indonesia, Partai Republik, Partai Bela Negara, Partai Nasional Indonesia, Partai Persatuan Perjuangan Rakyat, Partai Kerakyatan Nasional, Partai Reformasi Demokrasi),

  • 2 partai politik mengundurkan diri tidak berbadan hukum Depkum HAM

(Partai Kemakmuran Rakyat dan Partai Islam Indonesia Masyumi).

 

C.    Hasil Pemilu Pasca Reformasi

1.      Pemilu 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Meskipun masa persiapan pemilunya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999 yaitu partai keadilan, PNU, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Parta KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, PARI.

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyararakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accoord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi stembus accoord.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan. Sebagai pemenangnya adalah PDIP yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder. Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

 

2.      Pemilu 2004

Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan hasil akhir penghitungan suara pilpres putaran pertama secara manual. Berdasarkan rapat pleno, pasangan SBY-Kalla dan Mega-Hasyim melaju ke putaran kedua setelah menempati posisi dua besar. Hasil akhir perolehan suara pemilihan presiden pada putaran pertama Secara manual oleh KPU berdasarkan peringkat adalah:

Calon Pilpres

Hitungan Manual

Hitungan TI Pemilu

SBY-JK

39.838.184

33,574 %

35.892.905

33.57 %

Mega-Hasyim

31.567.104

26,605 %

28.081.997

26.27 %

Wiranto-Sholah

26.286.788

22,154 %

23.727.613

22.19 %

Amin-Siswono

17.392.931

14,658 %

15.944.702

14.91 %

Hamzah-Agum

3.569.861

3,009 %

3.266.992

3.06 %

Perolehan suara ini berbeda dengan hasil yang diperoleh dari system teknologi informasi TI KPU. Hasil penghitungan TI memang tidak akan digunakan secara resmi, karena hanya sebagai pembanding. Tapi, perbedaan sistem penghitungan itu ternyata mencapai 12 jutaan suara. Bila dihitung secara manual, jumlah total suara mencapai 118.654.868 suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan TI KPU sampai hari senin tanggal 26 juli 2004 pukul 18.44 WIB, jumlah suara berhenti di angka 106.914.209. Sementara itu, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan, berdasarkan hasil pleno diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan pada pemilu legislatif. “Untuk pilpres putaran pertama hanya 76 % dari daftar pemilih tetap, sementara pada pemilu legislatif, yang menggunakan hak pilihnya mencapai 88 %,” kata Ramlan. Sedangkan untuk jumlah suara tidak sah juga mengalami penurunan menjadi hanya 2%. “Penurunan jumlah suara tidak sah ini berkat dari dikeluarkannya surat edaran nomor 1151 yang menyelamatklan suara pemilu yang tercoblos tembus,” demikian Ramlan Surbakti.

Pemilu di era kepemimpinan Megawati diikuti 5 pasangan kandidat, yaitu SBY-JK, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Pilpres 2004 berlangsung 2 putaran setelah tak satupun kontestan yang meraih suara dominan pada babak sebelumnya (5 juli 2004). Dua pasangan yang bersaing di putaran pamungkas, pada 20 september 2004, yaitu SBY-JK dan Megawati-Hasyim. SBY-Jkmenuju  istana setelah mengantongi 69.266.350 suara (60,62%), sedangkan Mega-Hasyim meraih 44.990.704 suara (39,38%). Jumlah suara sah pada pilpres 2004: 114.256.054. suara tidak sah 2.405.651. total suara nasional: 116.662.705. Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

No.

Pasangan calon

Jumlah suara

Persentase

1. H. Wiranto, SH.
Ir. H. Salahuddin Wahid
26.286.788 22,15%
2. Hj. Megawati Soekarnoputri
H. Hasyim Muzadi
31.569.104 26,61%
3. Prof. Dr. HM. Amien Rais
Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
17.392.931 14,66%
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
39.838.184 33,57%
5. Dr. H. Hamzah Haz
H. Agum Gumelar, M.Sc.
3.569.861 3,01%

 

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

No.

Pasangan calon

Jumlah suara

Persentase

2.

Hj. Megawati Soekarnoputri
H. Hasyim Muzadi

44.990.704

39,38%

4.

H. Susilo Bambang Yudhoyono
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

69.266.350

60,62%

Hasil Akhir Pemilihan Presiden RI Putaran 1 tgl. 5 Juli  2004

Ranking

Pasangan Capres 

Suara

Persen

1

Susilo B.Y. – J. Kalla

36.070.622

33.58 %

2

Megawati – Hasyim M.

28.186.780

26.24 %

3

Wiranto-Sallahudin W.

23.827.512

22.19 %

4

Amien Rais – Siswono Y.H.

16.042.105

14.94 %

5

Hamzah H. – Agum G.

3.276.001

3.05 %

Jumlah suara

107.403.020

100%

Dengan demikian pasangan Susilo B. Yudhoyono / Jusuf Kalla dan Megawati / Hasyim Muzadi berhak maju ke putaran ke 2 pemilihan Presiden tgl. 20 September 2004. Rekapitulasi Surat Suara

Surat Suara

Jumlah

Sah

107.403.020

Tidak sah

2.746.937

Pendaftaran tambahan

470.337

Rusak

1.200.397

Tidak terpakai / Golput (?)

30.181.391

 

 

3.      Pemilu 2009

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 20092014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang YudhoyonoBoediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati SoekarnoputriPrabowo Subianto dan Muhammad Jusuf KallaWiranto.

Pemilu 2009 yang menghabiskan lebih Rp 14 triliun sudah mendekati final setelah pemungutan suara telah dilaksanakan pada 9 April 2009. Dari hasil lembaga survei dan interaktif di radio Elshinta, Pemilu 2009 dinilai lebih buruk dibanding Pemilu 2004 maupun 1999. Dari masalah teknis dan pemutakhiran data pemilih yang jauh dari semestinya hingga rendahnya partisipasi rakyat dalam memilih para wakil rakyat untuk menentukan kebijakan Trias Politica. Besarnya angka golput, akan menurunkan keabsahan sistem pemerintah kedepan. Sehingga jalannya roda pemerintahan akan tidak “afdhal”  alias cacat amanat rakyat.

Hasil Perhitungan Cepat LSI (Lembaga Survei Indonesia) 9 partai yang memenuhi threshold 2.5% suara nasional yaitu : Demokrat (20,4%), PDIP (14,65%), Golkar        (14%), PKS (7,5%), PAN (5,9%), PPP (5,3%), PKB (5,2%), Gerindra (4,3%), Hanura (3,6%). Sedangkan hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2009 (KPU) 9 partai yang memenuhi threshold 2.5% suara nasional yaitu: Demokrat (21,703,137=20.85%), Golkar (15,037,757=14.45%), PDIP (14,600,09=14.03%), PKS (8,206,955=7.88%), PAN (6,254,580=6.01%), PPP (5,533,214=5.32%), PKB (5,146,122=4.94%), Gerindra (4,646,406=4.46%), Hanura (3,922,870=3.77%).

Total suara yang masuk adalah 104.099.785 dari seharusnya sekitar 171 juta hak suara masyarakat. Atau angka golput mencapai 39%. Terlihat bahwa hasil Quick Count yang dilakukan oleh LSI tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan sesungguhnya yakni tidak lebih besar dari 1% untuk tiap-tiap partai. NB : Persentase angka relatif suara partai politik dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya yakni (suara partai / (total pemilih sebenarnya – golput)).

Hasil Perolehan Suara Absolu dari  9 partai yaitu : Partai “Golput” (39,1% suara), Demokrat (12.7% suara), Golkar (8.8% suara), PDIP (8.5% suara),PKS (4.8% suara), PAN (3.7% suara), PPP (3.2% suara), PKB (3.0% suara), Gerindra (2.7% suara), Hanura (2.3% suara). NB : Angka absolut berarti total suara yang diperoleh masing-masing partai yang sebenarnya terhadap total pemilih yakni sekitar 171 juta. Jadi persentase angka absolut suatu partai adalah perolehan suara partai / total pemilih sebenarnya.

Angka absolut ini tidak mungkin digunakan oleh pemerintah untuk mempersentasekan suara partai yang sebenarnya. Jadi, dengan 39% golput, maka kursi di DPR harus dikurangi 39% yakni tinggal 341 kursi dari 560 kursi. Hal ini berdampak pada anggaran, yang akan menghemat sekitar Rp 25 miliar per bulan. Dengan memasukkan parameter masyarakat yang tidak dapat memilih karena DPT yang mencapai 10-20 penduduk, maka total golput secara absolut terhadap warga yang memilih hak untuk memilih mencapai sekitar 40%. Artinya gabungan partai-partai besar seperti Demokrat, PDIP, Golkar (totalnya sekitar 29.4%) memiliki dukungan real yang jauh lebih kecil dari jumlah masyarakat yang tidak memilih (golput). Pada 25 April 2009, KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 2223 Juli 2009 yaitu :

No.

Pasangan calon

Jumlah suara

Persentase suara

1

Megawati-Prabowo

32.548.105

26,79%

2

SBY-Boediono

73.874.562

60,80%

3

JK-Wiranto

15.081.814

12,41%

Jumlah

121.504.481

100,00%

Statistik

Jumlah suara sah

121.504.481

Jumlah suara tidak sah

6.479.174

Jumlah suara peserta

127.983.655

Jumlah suara pemilih

171.068.667

BAB IV

PENUTUP

A.      KESIMPULAN

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD  Kabupaten (Kota). Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Reformasi yang terjadi adalah sebuah negosiasi kekuasaan elit lama yang merasa kecewa atas seniornya, sehingga regulasi yang berjalan harus dibayar dengan kelaparan di berbagai daerah. Pasca reformasi yang harapannya akan ada format baru bagi dunia politik ternyata mengalami kebuntuan. Hal ini dapat dilihat dari partai politik yang menjadi bangunan dasar demokrasi, belum mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

B.       SARAN

Negara harus dapat mewujudkan pemilu demokratis yang jujur dan adil bertujuan untuk menghindari terjadinya legitimasi pemilu karenanya masalah-masalah penegakan hukum pemilu harus diselesaikan secara menyeluruh melalui identifikasi yang menjadi pemicu permasalahan dan dicari solusi agar hukum bisa ditegakkan. Atas desakan publik, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie segera mempercepat pelaksanaan pemilu yang baru. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

 

http://anhaagnezious.blogspot.com.pemilihanumumpascareformasi.com
http://www.google.com.pemilihanumumpascareformasidiindonesia
.html
http://www.google.com.sistempemilihanumumpascareformasidiindonesia
.html
http://www.google.com.pesertapemilihanumumpascareformasidiindonesia
.html
http://www.google.com.hasilpemilihanumumpascareformasidiindonesia
.html

http://elevanyusmanto66.blogspot.com.parpoldanpemiludiindonesiapascareformsi(1999&2004).com

http://www.wikipediabahasaindonesia.com.pemilihanumumpresidenindonesia2009.html

http://www.wikipediabahasaindonesia.com.pemilihanumumpresidenindonesia2004.html

http://www.contreng04.webs.com/pilpres2004.htm

http://www. pawanglele.blogspot.com.pojokkolam:angkahasilpilpres2004.com

http://www.id.wikipedia.org/wiki/PemilihanumumPresidenIndonesia2004.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s