ANGIN MUSON

 

Angin adalah udara yang bergerak. Menurut Buys Ballot, angin bertiup dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, di belahan bumi utara angin berbelok ke kanan sedangkan di belahan bumi selatan angin berbelok ke kiri.Adanya letak geografis, menyebabkan terjadinya gerakan angin muson yang melalui Indonesia. Ada dua ciri utama daripada iklim Monsun, yakni adanya perbedaan yang tegas antara musim basah (wet season) dan musim kering (dry season) yang umumnya terjadi pada periode Desember, Januari, dan februari (DJF) dan Juni, Juli dan Agustus (JJA). Pada tahun 1686, Edmund Halley mengemukakan teori bahwa Monsun terjadi akibat adanya perbedaan panas antara daratan dengan lautan sebagai hasil dari zenithal marchmatahari (Chang, 1984).

Angin muson (musim) di Indonesia terjadi dalam dua periode yaitu :
1.  ANGIN MUSON TIMUR

MUSON timur

Muson timur atau muson musim panas barat daya adalah angin yang bertiup pada bulan AprilOktober di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi utara, sehingga menyebabkan benua Australia musim dingin, sehingga bertekanan maksimum dan Benua Asia lebih panas, sehingga bertekanan minimum. Angin ini bersifat kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering/kemarau. Bertiupnya angin ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di belahan bumi selatan dan utara. Pada saat itu selatan musim dingin, sehingga menyebabkan tekanan di selatan lebih tinggi dari pada utara, maka angin bertiup dari selatan (Australia) menuju Asia melewati Indonesia.

Menurut hukum Buys Ballot, angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, sehingga angin bertiup dari benua Australia menuju benua Asia, dan karena menuju utara Khatulistiwa/Equator, maka angin akan dibelokkan ke arah kanan. Pada periode ini, Indonesia akan mengalami musim kemarau akibat angin tersebut melalui gurun pasir di bagian utara Australia yang kering dan hanya melalui lautan yang sempit.

Dampak positif angin muson timur :

  1. Pendapatan para petani garam akan mengalami kenaikan dan kualitas garam yang dihasilkan pun meningkat.
  2. Kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah wisata khususnya pantai yang memiliki pemandangan yang indah serta gelombang laut atau ombak yang indah akan meningkat.
  3. Aktivitas atau kegiatan sebagian besar orang yang dilakukan di area terbuka menjadi lebih mudah.
  4. Para petani yang baru saja selesai panen akan lebih cepat mendapatkan padinya kering karena membutuhkan waktu yang sedikit dalam proses penjemurannya.
  5. Lalu lintas perjalanan di udara akan lebih lancar  dan nyaman dibanding ketika musim penghujan.
  6. Aktifitas nelayan untuk menangkap ikan menjadi lancar karena cuaca yang cerah.

Dampak negatif angin muson timur

  1. Terjadi bencana kekeringan yang melanda di sebagian besar wilayah Indonesia, sedikitnya pasokan air.
  2. Suhu udara yang sangat tinggi, kelembaban udara rendah dan pergantian cuaca secara fluktuatif, sering mengakibatkan lemahnya kondisi tubuh manusia dari serangan berbagai penyakit karena pancaroba, seperti seperti biang keringat, jerawat dll.
  3. Mengakibatkan ion tubuh cepat berkurang, sehingga tubuh akan cepat mengalami kelelahan.
  4. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih, karena persediaan air bersih ketika musim penghujan sebelumnya yang semestinya dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau tiba sebagian besar tercemar oleh tumpukan sampah-sampah (umumnya terjadi di kota-kota besar yang kumuh dan padat penduduk).
  5. Para petani terancam gagal panen karena kurangnya pasokan air untuk sawah mereka.
  6. Banyaknya pohon yang mati dan layu akibat kurang mendapat air.
  7. Polusi udara dan debu yang beterbangan di udara semakin meningkat ketika musim kemarau diakibatkan oleh asap serta gas buang dari kendaraan bermotor.jalan berdebu  sehingga sering menimbulkan penyakit pernafasan seperti flu, sesak nafas dan gangguan pernafasan lainnya.
  8. Tanah pertanian akan mengalami kekeringan sehingga mengganggu proses tumbuhan dan menghambat proses metabolisme tanaman pertanian.
  9. Mengakibatkan perubahan pola tanam. Akibat perubahan cuaca yang tidak menentu, petani diharapkan menyesuaikan pola tanam dalam menghadapi musim tak ada hujan ini. Petani yang mengandalkan tadah hujan sulit mendapatkan air.
  10. Sulit untuk mendapatkan air, baik bagi manusia itu sendiri, tumbuhan dan juga hewan. Air menjadi sebuah barang yang langka. Untuk mendapatkan air pun menjadi sebuah perjuangan berat yang harus dilakukan.
  11. Berpotensi terjadi kebakaran hutan besar-besaran akibat areal hutan yang kering, dan pergesekan antara ranting-ranting pohon yang kering.

2.     ANGIN MUSON BARAT

 MUSON barat

Muson barat atau muson musim dingin timur laut adalah angin yang bertiup pada bulan OktoberApril di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan, yang menyebabkan benua Australia sedang mengalami musim panas, berakibat pada tekanan minimum dan benua Asia lebih dingin, berakibat memiliki tekanan maksimum. bersifat basah sehingga membawa musim hujan/penghujan. Bertiupnya angin ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di belahan bumi utara dan selatan. Pada saat itu utara musim dingin sehingga menyebabkan tekanan di utara lebih tinggi dari pada selatan, maka angin bertiup dari utara (Asia dan Samudera Pasifik) menuju Australia melewati Indonesia.

Menurut hukum Buys Ballot, angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekenan minimum, sehingga angin bertiup dari benua Asia menuju benua Australia, dan karena menuju Selatan Khatulistiwa/Equator, maka angin akan dibelokkan ke arah kiri. Pada periode ini, Indonesia akan mengalami musim hujan akibat adanya massa uap air yang dibawa oleh angin ini, saat melalui lautan luas di bagian utara (Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan).

Dampak positif angin muson barat

  1. Ketersediaan air akan tercukupi dan tidak ada lagi masalah kekurangan air.
  2. Masa tanam bagi kebun lebih panjang
  3. Suplai air di daerah tangkapan air seperti  waduk, embung dan danau akan lebih banyak sebagai persediaan untuk pertanian dan air minum di musim kemarau.
  4. Sangat cocok digunakan untuk masa bercocok tanam karena tanaman akan menjadi tumbuh subur.
  5. Cuaca di lingkungan sekitar akan lebih sejuk.
  6. Dengan adanya hujan secara otomatis akan membersihkan udara yang kotor sehingga langit akan tampak lebih cerah.
  7. Hutan yang mengalami kebakaran akibat musim kemarau sebelumnya, akan mulai berkurang.

Dampak negatif angin muson barat

  1. Berpotensi menyebabkan tanah longsor apabilatidak ada pohon yang menahan tanah akibat aliran air ketika hujan.
  2. Bagi daerah perkotaan, bahaya banjir masih terus mengancam, karena pada masa-masa seperti sekarang ini justru siklus hujan lebih sulit untuk diprediksi. Kadang hujan lebat datang secara mendadak dalam durasi yang pendek tapi berakibat rawan banjir.
  3. Bagi daerah pertanian seperti persawahan yang mempunyai siklus tanam padi 3 (tiga) bulanan, maka pada akhir Mei sampai pertengahan Juni akan memasuki masa panen kedua. Apabila masih terjadi hujan maka musim panen akan banyak menghadapi masalah, seperti tanah persawahan yang masih basah bahkan ada yang masih tergenang air.
  4. Penjemuran padi setelah panen, sulit dilakukan di tempat terbuka karena hujan cenderung tidak bisa diprediksi.
  5. Untuk daerah persawahan yang rawan genangan air akibat luapan sungai juga terancam gagal panen, karena dengan adanya hujan lebat bisa memicu banjir dan sungai meluap menggenangi areal persawahan. Padi akan menjadi rusak sebelum dipanen.

Hukum Tata Negara

  1. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan “Droit Administrative”, dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Aministrasi Negara. Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht: Hukum Tata Negara dan Verwassungsrecht: Hukum Administrasi negara

2.      DEFINISI HUKUM TATA NEGARA MENURUT BEBERAPA AHLI

a.      J.H.A Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie.

b.      Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.

c.       Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

d.      Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

e.       Apeldoorn

Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

f.       Wade and Phillips

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya yang berjudul “Constitusional law” yang terbit pada tahun 1936 .

g.      Paton George Whitecross

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the fungctions of the organ of the state.

h.      A.V.Dicey

Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam bukunya “An introduction the study of the law of the consrtitution”.

i.        J. Maurice Duverger

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga nagara.

j.        R. Kranenburg

Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD.

k.      Utrecht

Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.

l.        Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

m.    J.R. Stellinga

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.

3.      OBYEK DAN LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

  1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
  2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
  3. Sistem Pemerintahan (Presidensil, Parlementer, Monarki absolute)
  4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
  5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
  6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan)
  7. Wilayah Negara (darat, laut, udara)
  8. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)
  9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)
  10. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat)
  11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya)

 HUBUNGAN ILMU HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU-ILMU LAIN

A.    Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

v  Ilmu Negara mempelajari :

  • Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat.
  • Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara, serta hakekat negara.

v  Hukum Tata Negara mempelajari :

  • Negara dalam keadaan konkrit artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat.
  • Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu negara.
  • Hukum Tata Negara mempelajari negara dari segi struktur.

B.     Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik.

v  Hukum Tata Negara

  • Mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara.
  • Melihat Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan.
  • Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.
  • Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan.

v  Ilmu Politik

  • Mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut.
  •  Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik
  • Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia

v  Menurut Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.

C.    Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

ü  Hukum Tata Negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan dan wewenang. Hukum Administrasi Negara adalah yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya.

ü  Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara.

ü  Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang.

5.      ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

  1. Asas Pancasila
  2. Asas Hukum, Kedaulatan rakyat dan Demokrasi
  3. Asas Negara Hukum
  4. Asas Demokrasi
  5. Asas Kesatuan
  6. Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Belances

ü  Kekuasaan Legislatif

ü   Kekuasaan Eksekutif

ü   Kekuasaan Federatif

ü  . Yudikatif

6.      CARA PENDEKATAN DALAM HUKUM TATA NEGARA

a. Pendekatan yuridis formil

pada asas-asas hukum yang mendasari ketentuan peraturan.

contohnya : perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari UUD 1945

b. Pendekatan filosofi

pada pandangan hidup bangsa.

contohnya: falsafah bangsa Indonesiaadalah pancasila

c. Pendekatan sosiologis

7.      SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

a.      Sumber hukum materiil

  • Dasar dan pandangan hidup bernegara
  • Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara
    • b.      Sumber hukum formil

    hukum perundang-undangan ketatanegaraan

  • hukum adat ketatanegaraan
  • hukum kebiasaan ketatanegaraan / konvensi ketatanegaraan
  • yurisprudensi ketatanegaraan
  • hukum perjanjian internasional ketatanegaraan
  • doktrin ketatanegaraan
  1. c.       Hierarki peraturan perundang-undangan menurut TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966
  • Undang-undang dasar 1945
  •  Ketetapan MPRS/MPR
  •  Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
  • Peraturan pemerintah
  • Keputusan presiden
  • Peraturan menteri dan surat keputusan menteri
  • Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
  • Yurisprudensi
  • Hukum tidak tertulis
  • Hukum Internasional
  • Keputusan Tata usaha Negara (administratieve beschikking)
  • Doktrin
  • Traktat
  1. d.      Hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU NO. 10 TAHUN 2004
  • UUD 1945
  • Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
  • Peraturan pemerintah
  • Peraturan presiden
  • Peraturan daerah

example of article about adjective clause

CORRUPTION

Corruption a dishonest or immoral or illegal behavior of a person is something that can never be justified in the light and basic principles of the Bible. It is an act totally an becoming of a Christian. Money as a measure of value means of storing wealth and as a medium of economic exchange is one of the greatest achievement of humanity. It greatly facilitates trade with its high liquidity. As good and useful it may so be, it also greatly suit the inclinations of the corrupted. Wars, more or less, were fought with money behind the scene and in the process rendering countless number of people homeless, deformed, widows and orphans. It has had brought down and raised many a kings and government.

Global economic down turns or recession are mainly due to the corrupt nature of the world market in general and the individual players (CEO’s) in particular. In recent years the Wall Street has become more of a channel for denying people of their hard earn money. The recently concluded Indian Premier League (IPL) was nicknamed by many as ‘League of Scandals’ greatly dented the image of the game of cricket. Our world is pervaded by corruption. Corruption is not something new but was and is and will continue to be a challenge. Balaam, who try to combine prophecy the service of God with the wages of iniquity/corruption was entailed by destruction. Judas made his final decision to betray Jesus was under the influence of money. The medieval papal ecclesiastical organization because of its corrupt and immoral disposition make the reformation a certainty.

The big question for us is, how do we face this challenge? We are not beyond its reach. We have read the lives of Abraham, Moses, Danial, Paul, Timothy, Stephen and the likes who shone brightly for Christ and His mission. We are called by the very same God and are given the same Holy Spirit given to the aforementioned persons to live our lives like theirs playing our role as part of the body of Christ. Corruption has no place in the lives of Christians or in the church administration as well. All for the grace of God let us not behave like Balaam who tempts the Lord as if He might change his purpose, and allow him to earn the wages of iniquity/corruption Kaiaphas who chose the glory of this world rather than the Son of God or, Judas who sold Jesus for a paltry 30 pieces of silver.

Corruption is one of the greatest wrongs that a person can commit especially if it involves the church money, which is offered to God by His people out of love and duty. Even a single paise misspend out of the church coffer tantamount to robbing/stealing from God. Dear yoke fellow in Christ you have been freed from sin now it is up to you to live that life out given to you by Christ upon His death on the cross. We are member of God’s household. As such we are urge to live a live worthy of the calling we received in Christ. The question is how will I be sanctified to be saved? Instead the question given to you by God in Christ is as you have been sanctified in Christ my Son how would you like to act out your part in that life of yours? God lovingly calls us to glorify His name and be a blessing to everything, yes everything, we do.

Corruption Watch, a non governmental organization that works to eradicate the problem. Everyone, every time, everywhere can become part of the corruption or could be the target of corruption. U.S. government officials, scholars on Indonesia and human rights activists widely praise Indonesia for successfully transitioning to democracy after three decades of strongman rule under President Suharto ended in 1998. But they say corruption has worsened since then, after Indonesia began holding free and fair elections. “Corruption is pervasive from the soccer league to the supreme court,” said one U.S. government official, speaking on the condition that they not be named “There is a saying among businessmen that if you have to enter the court system to mediate a dispute, you have already lost.”

One businessman, speaking on background, said in order to have ships unloaded at port and the cargo shipped inland, bribes had to be paid to government officials. The pervasiveness of corruption threatens to taint Indonesia’s transition to democracy, according to Franz Magnis Suseno, an Indonesian Jesuit scholar of German origin who writes about political philosophy and lives in Jakarta. American government officials agree that corruption is a blemish on Indonesia’s transition to democracy. Speaking on background, U.S. government officials say on the one hand, the country now has a vibrant free press and active civil society with non governmental organizations focusing on many issues from the environment women’s rights to fighting corruption.