Pemilih Pemula

q

Pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia 17-21 tahun, kecuali karena telah menikah. Dan mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan perkerja muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada Pemilu. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka.

Adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu, pertama, ruang keluarga. Di dalam lingkungan keluarga mereka belajar berdemokrasi pertama kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh pertamakali dari ruang keluarga. Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, sehingga faktor orang tua bisa membentuk perilaku pemilih mereka.

Kedua, teman sebaya atau peer group. Pengaruh teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi juga mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi homogen dengan perilaku politik teman dekatnya. Ketiga, media massa. Media massa terutama televisi mampu menyajikan sumber informasi politik kepada khalayaknya secara efektif dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam sehari bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi, (meskipun tidak selalu menonton program yang berkaitan dengan politik).

Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih lainnya. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pilihan politiknya jika ditinjau dari studi voting behaviors. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu. Preferensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-rubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.

Faktor yang sangat penting adalah bagaimana pemilih pemula tak menjatuhkan pilihan politiknya karena faktor popularitas belaka. Kecenderungan pemilih pemula akan menaruh simpati kepada kandidat atau caleg dari kalangan selebriti dibandingkan dengan kandidat/caleg non selebriti. Oleh karena itu, segenap komponen atau orang yang memiliki otoritas wajib meliterasi (politik) pemilih pemula supaya menjadi pemilih yang kritis dan rasional (critical and rational voters). Artinya dalam menjatuhkan pilihannya bukan karena faktor popularitas, kesamaan etnis dan kedekatan emosional, namun karena faktor rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi. Upaya tersebut adalah bagian dari political empowerment bagi warga negara terutama perilaku pemilih pemula dan karena melihat potensi suara pemilih pemula yang signifikan pada Pemilu 2014.

Hal itu penting karena pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin negeri ini tidak hanya pada Pemilu 2014 namun juga pemilu-pemilu selanjutnya. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara benar baik dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Maka pemilih pemula masih terbuka menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pemimpin di Indonesia.

PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

BENTUK

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

  • Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
  • Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
  • Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
  • Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
  • Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

CONTOH DLM MASYARAKAT

  • Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemesang atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik.
  • Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain – lain; pembuatan AD – ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.
    Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.
  • Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.
  • Membentuk organisasi sosial politik atau menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah.
  • Aktif dalam proses pemilu. Misalnya, berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat.
  • Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer. Misalnya, melalui unjuk rasa, petisi, protes, dan demonstrasi.

ORIENTASI POLITIK

Budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.

Kata “ orientasi “ bermakna luas meliputi melihat, mengenal, pandangan, pendapat, sikap, penilaian, pengetahuan, keyakinan dan lain-lain. Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengklasifikasikan orientasi warga negara meliputi tiga komponen yaitu: kognitif, afektif, evaluatif.

Orientasi/kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi 3, yaitu:

ð Orientasi Kognitif – Pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara.

ð Orientasi Afektif – Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

ð Orientasi Evaluatif – Keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya tampak saat pemilu

Almond dan Verba melihat dalam pandangan tentang orientasi/objek politik, yaitu:

a.       Orientasi Kognitif, yang mempunyai pengetahuan.

b.      Orientasi Afektif, yang mempunyai rasa empati, simpati atau perasaan.

c.       Orientasi Evaluatif, yang mempunyai rasa empati, simpati dan saran/pemikiran.

Objek Orientasi Politik

Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap hal-hal berikut:

a.       Sistem politik secara keseluruhan, meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan dan karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya.

b.      Proses input, meliputi intensitaspengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau mengonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijakan yang sifatnya otoritatif.

c.       Proses output, meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif.

d.      Diri sendiri, meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik dengan mempersoalkan apa yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya.

PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK

  • Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Bentuk partisipasi politik juga dapat dibedakan ke dalam dua bentuk seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo dkk. dalam buku ”Pengantar Ilmu Politik” yaitu:

  1. a.      Partisipasi politik yang melembaga (routine political participation), dan
  2. b.      Partisipasi politik yang tidak melembaga (non routine political participation).

Perbedaan yang nyata dari kedua bentuk partisipasi politik di atas adalah, partisipasi routine (melembaga) adalah partisipasi politik yang dianjurkan dan secara formal di perbolehkan oleh penguasa, sedangkan tidak melembaga (non routine) kegiatan yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh penguasa. contoh :

–   Partisipasi politik yang melembaga adalah ikut dalam pemilihan umum, kegiatan seminar, diskusi serta kegiatan-kegiatan yang secara formal diperbolehkan oleh penguasa.

–   Partisipasi yang tidak melembaga adalah aksii misalnya demontrasi, mogok, protes dan lain-lain.

CONTOH PARTISIPASI POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

  1. a.      Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemesang atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik.
  2. b.      Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain – lain; pembuatan AD – ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.
  3. c.       Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.
  4. d.      Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.
  5. Membentuk organisasi sosial politik atau menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah.

Kata Orientasi bermakna luas meliputi ; melihat, mengenal, pandangan, pendapat, sikap, penilaian, pengetahuan, kepercayaan, keyakinan, dll.  Oleh karena itu

Orientasi warga negara menurut G. Almond & B.Powell meliputi tiga komponen yaitu :

–   orientasi kognitif, yaitu orientasi warga yang sifatnya kognitif atau pengetahuan seperti pengetahuan, wawasan, kepercayaan, dan keyakinan warga terhadap suatu obyek politik.

–   orientasi  afektif , yaitu orientasi warga yang sifatnya efektif atau sikap seperti sikap-sikap, nilai – nilai dan perasaan warga terhadap obyek politik.

–   Orientasi evaluatif, yaitu orientasi warga yang sifatnya evaluatif atau penilaian seperti pendapat dan penilaian warga terhadap obyek politik.

Ketiga aspek di atas adalah satu kesatuan, misalnya untuk dapat menilai seorang pemimpin, maka seseorang warga Negara harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin.Pengetahuan seseorang terhadap suatu simbol politik sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap hal-hal berikut:

a.       Sistem politik secara keseluruhan, meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan dan karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya.

b.      Proses input, meliputi intensitaspengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau mengonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijakan yang sifatnya otoritatif.

c.       Proses output, meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif.

d.      Diri sendiri, meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik dengan mempersoalkan apa yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya.

PEMILIH PEMULA

Pada undang-undang Pilpres 2008 dalam ketentuan umun disebutkan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (UU Pilpres 2008: 6). Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden (UU Pilpres 2008: 7). Pemilih pemula sebagai target untuk dipengaruhi karena dianggap belum memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada sikap dan pilhan politik yang belum jelas. Pemilih pemula yang baru mamasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan organisasi underbow partai. Di Negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai masa yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataannya di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih sangat banyak remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya mencapai kematangan secara psikologis. Sehingga emosinya masih kurang stabil dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya (Ahmadi, 2004: 124). Karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan penyadaran terhadap para pemilih pemula untuk berpartisipsi dalam Pemilu Pilpres 2009 nanti. Alasan di balik niat mencoblos para pemilih mula adalah pemikiran bahwa apa pun hasil pemilu akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut memberikan suara.

8 thoughts on “Pemilih Pemula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s