Pemilih Pemula

q

Pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia 17-21 tahun, kecuali karena telah menikah. Dan mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan perkerja muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada Pemilu. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka.

Adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu, pertama, ruang keluarga. Di dalam lingkungan keluarga mereka belajar berdemokrasi pertama kali, faktor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk-beluk kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk pendidikan politik diperoleh pertamakali dari ruang keluarga. Keluarga mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi secara emosional, sehingga faktor orang tua bisa membentuk perilaku pemilih mereka.

Kedua, teman sebaya atau peer group. Pengaruh teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif tetapi juga mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif. Sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi homogen dengan perilaku politik teman dekatnya. Ketiga, media massa. Media massa terutama televisi mampu menyajikan sumber informasi politik kepada khalayaknya secara efektif dan efisien, dalam hal ini para remaja atau pemilih pemula dalam sehari bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi, (meskipun tidak selalu menonton program yang berkaitan dengan politik).

Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih lainnya. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pilihan politiknya jika ditinjau dari studi voting behaviors. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu. Preferensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-rubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.

Faktor yang sangat penting adalah bagaimana pemilih pemula tak menjatuhkan pilihan politiknya karena faktor popularitas belaka. Kecenderungan pemilih pemula akan menaruh simpati kepada kandidat atau caleg dari kalangan selebriti dibandingkan dengan kandidat/caleg non selebriti. Oleh karena itu, segenap komponen atau orang yang memiliki otoritas wajib meliterasi (politik) pemilih pemula supaya menjadi pemilih yang kritis dan rasional (critical and rational voters). Artinya dalam menjatuhkan pilihannya bukan karena faktor popularitas, kesamaan etnis dan kedekatan emosional, namun karena faktor rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi. Upaya tersebut adalah bagian dari political empowerment bagi warga negara terutama perilaku pemilih pemula dan karena melihat potensi suara pemilih pemula yang signifikan pada Pemilu 2014.

Hal itu penting karena pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin negeri ini tidak hanya pada Pemilu 2014 namun juga pemilu-pemilu selanjutnya. Perilaku pemilih pemula menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah diberikan wawasan politik dan demokrasi secara benar baik dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Maka pemilih pemula masih terbuka menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menentukan pemimpin di Indonesia.

PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

BENTUK

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

  • Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
  • Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
  • Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
  • Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
  • Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

CONTOH DLM MASYARAKAT

  • Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemesang atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik.
  • Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain – lain; pembuatan AD – ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.
    Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.
  • Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.
  • Membentuk organisasi sosial politik atau menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah.
  • Aktif dalam proses pemilu. Misalnya, berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat.
  • Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer. Misalnya, melalui unjuk rasa, petisi, protes, dan demonstrasi.

ORIENTASI POLITIK

Budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.

Kata “ orientasi “ bermakna luas meliputi melihat, mengenal, pandangan, pendapat, sikap, penilaian, pengetahuan, keyakinan dan lain-lain. Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengklasifikasikan orientasi warga negara meliputi tiga komponen yaitu: kognitif, afektif, evaluatif.

Orientasi/kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi 3, yaitu:

ð Orientasi Kognitif – Pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara.

ð Orientasi Afektif – Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

ð Orientasi Evaluatif – Keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya tampak saat pemilu

Almond dan Verba melihat dalam pandangan tentang orientasi/objek politik, yaitu:

a.       Orientasi Kognitif, yang mempunyai pengetahuan.

b.      Orientasi Afektif, yang mempunyai rasa empati, simpati atau perasaan.

c.       Orientasi Evaluatif, yang mempunyai rasa empati, simpati dan saran/pemikiran.

Objek Orientasi Politik

Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap hal-hal berikut:

a.       Sistem politik secara keseluruhan, meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan dan karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya.

b.      Proses input, meliputi intensitaspengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau mengonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijakan yang sifatnya otoritatif.

c.       Proses output, meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif.

d.      Diri sendiri, meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik dengan mempersoalkan apa yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya.

PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK

  • Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Bentuk partisipasi politik juga dapat dibedakan ke dalam dua bentuk seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo dkk. dalam buku ”Pengantar Ilmu Politik” yaitu:

  1. a.      Partisipasi politik yang melembaga (routine political participation), dan
  2. b.      Partisipasi politik yang tidak melembaga (non routine political participation).

Perbedaan yang nyata dari kedua bentuk partisipasi politik di atas adalah, partisipasi routine (melembaga) adalah partisipasi politik yang dianjurkan dan secara formal di perbolehkan oleh penguasa, sedangkan tidak melembaga (non routine) kegiatan yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh penguasa. contoh :

–   Partisipasi politik yang melembaga adalah ikut dalam pemilihan umum, kegiatan seminar, diskusi serta kegiatan-kegiatan yang secara formal diperbolehkan oleh penguasa.

–   Partisipasi yang tidak melembaga adalah aksii misalnya demontrasi, mogok, protes dan lain-lain.

CONTOH PARTISIPASI POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

  1. a.      Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemesang atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik.
  2. b.      Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain – lain; pembuatan AD – ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.
  3. c.       Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.
  4. d.      Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.
  5. Membentuk organisasi sosial politik atau menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah.

Kata Orientasi bermakna luas meliputi ; melihat, mengenal, pandangan, pendapat, sikap, penilaian, pengetahuan, kepercayaan, keyakinan, dll.  Oleh karena itu

Orientasi warga negara menurut G. Almond & B.Powell meliputi tiga komponen yaitu :

–   orientasi kognitif, yaitu orientasi warga yang sifatnya kognitif atau pengetahuan seperti pengetahuan, wawasan, kepercayaan, dan keyakinan warga terhadap suatu obyek politik.

–   orientasi  afektif , yaitu orientasi warga yang sifatnya efektif atau sikap seperti sikap-sikap, nilai – nilai dan perasaan warga terhadap obyek politik.

–   Orientasi evaluatif, yaitu orientasi warga yang sifatnya evaluatif atau penilaian seperti pendapat dan penilaian warga terhadap obyek politik.

Ketiga aspek di atas adalah satu kesatuan, misalnya untuk dapat menilai seorang pemimpin, maka seseorang warga Negara harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin.Pengetahuan seseorang terhadap suatu simbol politik sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap hal-hal berikut:

a.       Sistem politik secara keseluruhan, meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan dan karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya.

b.      Proses input, meliputi intensitaspengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau mengonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijakan yang sifatnya otoritatif.

c.       Proses output, meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif.

d.      Diri sendiri, meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik dengan mempersoalkan apa yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya.

PEMILIH PEMULA

Pada undang-undang Pilpres 2008 dalam ketentuan umun disebutkan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (UU Pilpres 2008: 6). Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden (UU Pilpres 2008: 7). Pemilih pemula sebagai target untuk dipengaruhi karena dianggap belum memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada sikap dan pilhan politik yang belum jelas. Pemilih pemula yang baru mamasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan organisasi underbow partai. Di Negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai masa yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataannya di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih sangat banyak remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya mencapai kematangan secara psikologis. Sehingga emosinya masih kurang stabil dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya (Ahmadi, 2004: 124). Karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan penyadaran terhadap para pemilih pemula untuk berpartisipsi dalam Pemilu Pilpres 2009 nanti. Alasan di balik niat mencoblos para pemilih mula adalah pemikiran bahwa apa pun hasil pemilu akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut memberikan suara.

Advertisements

Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan

RANTAI MAKANAN

#Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen,  konsumen, dan dekomposer. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu.  Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof dengan kata lain sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen  primer (konsumen I). Konsumen I biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder (Konsumen II), diduduki oleh hewan pemakan daging (carnivora) dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak.

Rantai Makanan Dan Analisisnya :

contoh 1 :

RANTAI-MAKANAN

KETERANGAN :

  1. Tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula, dan disimpan dalam dalam biji, batang, buah, dan bagian lainnya.
  2. Tikus sebagai konsumen tingkat I {hewan herbivora/pemakan tumbuhan} memakan tumbuhan. Kemudian tubuh tikus mengubah sejumlah makanan menjadi energi untuk lari, makan, dan bereproduksi.
  3. Ular  sebagai konsumen tingkat II {hewan karnivora/pemakan daging} memakan tikus. Tikus merupakan sumber energi untuk ular agar tetap hidup.
  4. Burung Elang sebagai konsumen III/konsumen puncak (karnivora) memakan ular. Tubuh elang menggunakan energi yang tersedia dari ular untuk melangsungkan proses kehidupan.
  5. Jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri, cacing, dan lainnya yang berperan sebagai dekomposer untuk diubah menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang.

contoh 2 :

rantai makanan

KETERANGAN :

  1. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut produsen. Terlihat pada gambar bahwa rumput dimakan belalang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumput bertindak sebagai produsen.
  2. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen  primer (konsumen I). Konsumen I biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat pada gambar bahwa belalang dimakan katak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belalang sebagai konsumen I (Herbivora).
  3. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder (Konsumen II), diduduki oleh hewan pemakan daging (karnivora). Terlihat pada gambar bahwa katak dimakan ular. Sehingga dapat disimpulkan bahwa katak sebagai konsumen II (karnivora).
  4. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa ular sebagai konsumen III/konsumen puncak (karnivora).
  5. Jika ular mati, maka akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer yang mengubah ular yang mati itu menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jamur berperan sebagai dekomposer.

#Jaring-jaring makanan gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem dan saling berhubungan.

Jaring-jaring Makanan Dan Analisisnya :

contoh 1 :

hal6

Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabung, yang tumpang tindih dalam ekosistem. Pada contoh diatas terdapat 5 rantai makanan yang bergabung menjadi suatu ekosistem yaitu menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu diantaranya adalah :

1.  bunga->ulat->burung pipit->elang

2. sawi->ulat->burung pipit->elang

3. sawi->belalang->burung pipit->elang

4.  sawi->belalang->katak->elang

5. sawi->tikus->elang

KETERANGAN :

Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabung, yang tumpang tindih dalam ekosistem. Pada contoh diatas terdapat 5 rantai makanan yang bergabung menjadi suatu ekosistem yaitu menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut produsen. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai produsen adalah bunga dan sawi. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen  primer (konsumen I). Konsumen I biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat pada gambar bahwa yang berperan sebagai konsumen I (Herbivora) adalah ulat, belalang, dan tikus. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder (Konsumen II), diduduki oleh hewan pemakan daging (karnivora). Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai konsumen II (karnivora) adalah burung pipit dan katak. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa burung elang bertindak sebagai konsumen III/konsumen puncak (karnivora).

v  Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut produsen. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai produsen adalah bunga dan sawi.

v  Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen  primer (konsumen I). Konsumen I biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat pada gambar bahwa yang berperan sebagai konsumen I (Herbivora) adalah ulat, belalang, dan tikus.

v  Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder (Konsumen II), diduduki oleh hewan pemakan daging (karnivora). Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai konsumen II (karnivora) adalah burung pipit dan katak.

v  Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa burung elang bertindak sebagai konsumen III/konsumen puncak (karnivora).

 

contoh 2 :

jaring2 makanan

Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabung, yang tumpang tindih dalam ekosistem. Pada contoh diatas terdapat 17 rantai makanan yang bergabung menjadi suatu ekosistem yaitu menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu diantaranya adalah :

1.pohon-ulat->ayam->elang

2.pohon->ulat->ayam->ular

3.pohon->ulat->katak->elang

4.pohon->ulat->katak->ular

5.pohon->belalang->ayam->ular

6.pohon->belalang->ayam->elang

7.pohon->belalang->katak->elang

8.rumput->ulat->ayam->elang

9.rumput->ulat->ayam->ular

10.rumput->ulat->katak->elang

11.rumput->ulat->katak->ular

12.rumput->belalang->ayam->ular

13.rumput->belalang->ayam->elang

14.rumput->belalang->katak->elang

15.rumput->belalang->katak->ular

16.rumput->tikus->ular

17.rumput->tikus->elang

 

KETERANGAN :

Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabung, yang tumpang tindih dalam ekosistem. Pada contoh diatas terdapat 17 rantai makanan yang bergabung menjadi suatu ekosistem yaitu menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Kenyataannya dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora, sebaliknya satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut produsen. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai produsen adalah pohon dan rumput.  Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen  primer (konsumen I). Konsumen I biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat pada gambar bahwa yang berperan sebagai konsumen I (Herbivora) adalah ulat, belalang, dan tikus. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder (Konsumen II), diduduki oleh hewan pemakan daging (karnivora). Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai konsumen II (karnivora) adalah ayam dan katak. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa burung elang dan ular bertindak sebagai konsumen III/konsumen puncak (karnivora).

 

KONFLIK SOSIAL BERBAU SARA

ahmadiyahstop_killing_burma_muslim

            Dalam satu dekade belakangan ini, murni kita tercabik-cabik dan terharu biru oleh maraknya aksi kekerasan yang brutal dan sadis berkedok agama. Kasus yang dengan telanjang menampilkan ulah bar-bar dan premanisme. Sebagaimana yang tertayang dilayar kaca bukanlah karakter bangsa kita yang sesungguhnya. Kekerasan yang terjadi di Cikeusik atau temanggung beberapa waktu silam, misalnya makin membuka mata kita bahwa sakralitas makna “Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa” diakui atau tidak, sudah mulai luntur. Dan ini jelas menjadi perkara serius yang perlu segera dituntaskan sebelum akhirnya  mewabah menjadi penyakit sosial yang bisa meluluh lantakan basis keindonesiaan.  Kita yang sejak dulu anak toleran terhadap perbedaan , apalagi kasus-kasus yang mencuat ke permukaan terkait langsung dengan masalah keyakinan, kepercayaan atau agama yang menjadi salah satu hak dasar dan asasi setiap warga bangsa. ini artinya, tak seorang pun yang berhak untuk mencampuri dan mengintervensi hakikat setiap warga negara yang mendasar dan asasi itu.

PERTANYAAN :

  1. Mengapa kondisi kehidupan beragama akhir-akhir ini sebagaimana warga negara tidak toleran terhadap perbedaan?
  2. Bagaimana pendapat kalian makna “Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa” jika dalam realitas kehidupan masih maraknya aksi kekerasan yang brutal dan sadis berkedok agama?
  3. Seandainya kalian jadi presiden, apa saja yang akan dilakukan agar hak asasi dan kemerdekaan setiap warga negara secara optimal dapat dilindungi?

JAWABAN :

Di negara Indonesia toleransi beragama saat ini semakin meningkat bersamaan dengan meluasnya penyebaran kebencian atas dasar agama di kalangan masyarakat. Kelompok minoritas menjadi bulan-bulanan aksi tak toleransi, intimidasi, perusakan, dan kekerasan. Kekerasan berlatar belakang agama yang diperagakan sekelompok orang seperti yang terjadi di cikeusik atau temanggung dapat merusak sendi-sendi kerukunan antar umat beragama yang sudah terbangun lama di Indonesia. Pemerintah harus cepat dan tegas dalam menindak aktor intelektual yang di identifikasi sebagai kelompok kecil garis keras berjubah agama sehingga intoleransi tidak merebak dan meracuni khalayak. Kejadian kekerasan berlatar belakang agama akhir-akhir ini mengharuskan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap organisasi massa (ORMAS) yang memakai jubah agama. Untuk mengenai masalah tindakan anarkis ormas, memberi arti bahwa pemerintah yang bermain-main dengan fundamentalisme dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi, pancasila dan kebhinekaan. Pemerintah harus tegas sehingga menunjukkan bahwa demokrasi tidak berarti berekspresi dengan sesuka hati, mengabaikan prinsip demokrasi dan pluralisme.

Pemerintah tidak punya pilihan lain selain menegakkan pilar-pilar demokrasi dan mengabaikan kepentingan jangka pendek. Kelompok yang mengedepankan intoleransi, diyakini tidak banyak tapi dapat memberikan efek seolah sebuah gerakan massal karena adanya dukungan pihak lain. Para pemuka agama juga harus bersikap bijak dan tidak boleh memprovokasi umat. Agama harus dijadikan landasan etika untuk pergaulan berbangsa dan bernegara yang misalnya pemakaian jilbab. Pemakaian jilbab saat ini bukan lagi sebagai pilihan atau panggilan hati nurani, namun sebuah paksaan. Dalam berbagai kesempatan, ketika tindak kekerasan berkedok agama terjadi, aparat penegak hukum seharusnya dapat mencegah dan menentramkan keresahan yang terjadi di masyarakat luas. Namun pada kenyataanya para penegak hukum kita bersikap ragu. Bahkan terkesan  membiarkan dan lepas tangan ketika mereka sudah mendapatkan informasi sebelumnya. Keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan masa depan bangsa sama sekali tidak dijadikan pertimbangan. Dalam banyak kasus kepolisian bertindak ketika segalanya sudah terlambat dan peristiwa kekerasan memakan korban.

Di Indonesia semua umat beragama yang berbeda-beda mempunyai dasar untuk mampu hidup rukun dan berdampingan bersama. Namun dengan terjadinya perubahan yang terjadi di masyarakat, menyebabkan perubahan dalam hubungan kehidupan keagamaan, seperti banyaknya kasus kerusuhan besar yang diakibatkan oleh faktor perbedaan agama. Faktor penyebab terjadinya konflik antar umat beragama yang pertama adalah adanya prasangka sosial yang muncul karena adanya konflik atau kompetisi antar kelompok. Faktor yang kedua adalah fanatisme yang berlebihan dan keliru dalam kehidupan beragama yang membuat banyak bermunculnya pandangan yang mengagung-agungkan agamanya dan menganggap rendah agama lain. Faktor yang ketiga adalah kurangnya komunikasi. Dalam kehidupan beragama, suatu ketegangan akan terjadi jika suatu hal yang dikomunikasikan oleh agama tertentu dipersepsikan keliru oleh agama yang lain. Faktor yang keempat adalah pencampur adukan antara kepentingan agama, politik dan kepentingan ekonomi.

Frasa Bhinneka Tunggal Ika sendiri berasal dari bahasa Jawa Kuna yang jika di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia akan bermakna “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Sedangkan ungkapan Tan Hana Dharma Mangrwa memiliki arti “Tak ada kebenaran yang mendua”. Jika saja para penganut agama di Negara Indonesia ini mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal ika dan Tan Hana Dharma Mangrwa maka perpecahan atau bahkan aksi-aksi kekerasan antar umat beragama tak akan pernah terjadi dan timbullah keharmonisan hubungan antara umat beragama. Namun kenyataan yang kita lihat sekarang berbeda, maraknya aksi kekerasan yang berkedok agama yang terjadi di Negara Indonesia ini diakibatkan karena terlalu fanatiknya seorang individu atau kelompok terhadap agamanya, sehingga mereka perpandangan kalau pemeluk agama lain itu dianggap salah. Dari anggapan-anggapan tersebutlah mulai terjadi perpecahan kecil yang kemudian mengakibatkan suatu perselisihan dan perselisihan ini menimbulkan suatu konflik yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pemeluk agama yang berbeda, seperti halnya perpecahan yang terjadi Poso.

Di era sekarang ini masyarakat dihadapkan pada kondisi kehidupan yang serba majemuk dalam segala bidang kehidupan. Semua keberanekaragaman ada dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi semakin mempercepat arus interaksi antara satu dengan yang lainnya sehingga keberagaman tidak hanya dalam lingkup terbatas disekitar tempat tinggal tetapi juga dalam interaksi dengan orang lain pada media cetak maupun elektronik. Hal tersebut diperparah dengan adanya isu SARA yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menteror dan mengambil keuntungan dalam kekisruhan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sangat berbahaya dan mengancam terbentuknya kebhinekaan yang telah terjalin bertahun-tahun. Hendaknya masyarakat mau kembali kepada ideologi pancasila dan kembali mengenal trilogi kerukunan antar umat beragama. Inilah yang mampu menjadi solusi untuk meredam konflik yang tengah terjadi dalam kehidupan berbangsa sekarang ini.

Dalam setiap jenjang pendidikan, selalu dikenalkan adanya trilogi kerukunan umat beragama yang harus dijunjung oleh masing-masing warga negara Indonesia guna terbentuknya kerukunan, kedamaian, dan terciptanya stabilitas nasional. Trilogi kerukunan umat beragama itu adalah kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern umat beragama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Kerukunan antar umat beragama adalah menciptakan persatuan antar agama agar tidak terjadi saling merendahkan dan menganggap agama yang dianutnya paling baik. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah adalah dalam hidup beragama masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing tapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dengan adanya trilogi kerukunan umat beragama maka hak asasi dan kemerdekaan setiap warga negara secara optimal dapat dilindungi.

OPTIMALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK DI ERA REFORMASI

l

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dapat dikatakan menjadi sebuah jalan terang karena meruntuhkan penghalang yang mengekang warga negaranya. Hadirnya reformasi ini memberikan suatu harapan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi demokratis, adanya jaminan hak-hak warga negara seperti berserikat dan menyatakan pendapat serta munculnya tatanan baru dalam masyarakat. Kondisi yang terjadi di Indonesia kemudian adalah maraknya berbagai partai politik dengan berbagai basis ideologi yang berbeda. Hal ini merupakan  konsekuensi dari adanya jaminan akan kebebasan dan hak berpolitik serta demokrasi yang dijanjikan oleh reformasi. Budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bersifat sangat paternalistik, dan pragmatis karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya, namun tidak pada budaya politik yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut.

Sebenarnya semangat ini pernah muncul diawal kemerdekaan sebagai hasil dari revolusi panjang sebuah negara dalam melawan penindasan kolonial. Kebebasan politik waktu itu sangat tergambarkan oleh munculnya partai politik dengan segala aliran yang menjadi basis dari ideologinya. Namun bedanya dengan partai politik tahun 1950 an atau partai politik generasi kedua itu adalah tidak adanya ideologi yang jelas pada partai politik genarasi keempat ini. Partai politik perlu menyiapkan kader-kader baru yang memiliki jiwa idealis dan semangat berkobar dalam menata kehidupan bangsa yang semakin hari semakin berantakan ini. Artinya dalam melakukan regenerasi, partai politik tidak boleh hanya melihat generasi internal partainya.

Sudah saatnya partai politik menjalankan fungsinya secara baik. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan suatu kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dalam suatu negara. Fungsi parpol sebagai sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, pengatur konflik, rekrutmen politik dan sebagainya perlu diwujudkan kedalam kehidupan nyata. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik yang berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapakan suatu kebijakan). Misalnya dilingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Partai politik. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misanya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS membahas mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan siswa tadi kepada pihak sekolah. Interaksi antara siswa (sebagai masyarakat), OSIS (sebagai parpol) dan pihak sekolah (sebagai pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS sebgai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah.

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Sehingga diharapkan pada masyarakat dapat memilih partai politik tersebut pada pemilihan umum. Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana sarana sosialisasi politik. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agegrasi kepentingan, menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat. Partai politik sebagai Kontrol politik dimaksudkan sebagai kegiatan menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang di buat pemerintah dan bukan hanya mencari-cari kesalahan.

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu  jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang.  Rekrutmen politik gunanya untuk mencari otang yang berbakat aatupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik. Misalnya dilingkungan sekolah OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya sudah habis. Proses OSIS tersebut dalam mencari ketua dan anggota OSIS baru merupakan suatu proses rekrutmen yang dapat melalui penujunkan dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama dengan parpol yang akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu.

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD/Camat) untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan suatu permasalahan. Contoh: di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan pewakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol  dalam hal ini berfungsi sebagai  mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.

Partai politik dalam tindakannya jarang bahkan tidak sama sekali melaksanakan apa yang menjadi fungsinya dan banyak terjadi beberapa keanehan, misalnya pada fungsi rekrutmen politik, dalam fungsi ini dalam merekrut kader-kader yang akan duduk dalam jabatan tertentu, kematangan dan penetuan kader tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Partai politik cendrung untuk memilih anggota-anggota yang hanya bermodalkan kekuatan ekonomi, tanpa mempertimbangkan secara rasional pengalaman yang dimiliki atau kesiapan baik secara intelektual, etos kerja, integritas diri, dan dedikasi dari kader tersebut.

Tidak berjalannya fungsi partai politik dapat dilihat dari beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya. Pertama adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia sejak zaman Kemerdekaan mengadopsi sistem multipartai dengan segala variannya sebagai wujud kemajemukan (beragamnya kepentingan dan kelompok sosial) Indonesia. Faktor lain yang bisa menjadi penyebab kegagalan fungsi partai politik di Indonesia adalah pragmatisme partai politik itu sendiri. Idealisme partai seakan dikalahkan oleh budaya pragmatisme yang menyebabkan partai politik di Indonesia lebih berfikir untuk mempertahankan kekuasaan politiknya saja daripada mempertahankan idealisme. Proses reformasi memang telah mengantarkan Indonesia pada perubahan-perubahan signifikan menuju Indonesia yang maju dan demokratis. Sehingga penerapan perpolitikan yang baik, serta proses demokrasi Indonesia yang ideal, diharapakan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan asumsi tentang kekuasaan yang direbut oleh elit politik sesuai dengan proses yang sesungguhnya.

sumber :

Soekanto, Soerjono. “Sosiologi Suatu Pengantar”.1990. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada

http://optimalisasifungsiparpoldiindonesiadierareformasi.html