HUKUM TATA NEGARA

 hukumhtn

Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” Staatsrech in ruimere zin adalah hukum negara sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan hukum tata negara dari hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”. Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan “Droit Administrative”. Di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht (Hukum Tata Negara) dan Verwassungsrecht (Hukum Administrasi negara). Definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli : (a.) J.H.A Logemann, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. (b) Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain. (c) Wade and Phillips, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. (d) R. Kranenburg, hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD. (e) Utrecht, hukum tata negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu: (1) Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi), (2) Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik), (3) Sistem Pemerintahan (Presidensil, Parlementer, Monarki absolute), (4) Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi), (5) Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah), (6) Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan), (7) Wilayah Negara (darat, laut, udara), (8) Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya), (9) Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan), (10) Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat), (11) Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya).

Hubungan ilmu hukum tata negara dengan ilmu-ilmu yang lain : (1) Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara, Ilmu Negara mempelajari : a) Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat, b) Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara, serta hakekat negara. Hukum Tata Negara mempelajari : a) Negara dalam keadaan konkrit artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat, b) Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu negara, c) Hukum Tata Negara mempelajari negara dari segi struktur. (2) Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik, Hukum Tata Negara : a) Mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, b) Melihat Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan, c) Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara, d) Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan. Ilmu Politik : a) Mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut, b) Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, c) Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia.

(3) Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara : a. Hukum Tata Negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan dan wewenang. Hukum Administrasi Negara adalah yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya. b. Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. c. Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang.

Asas-asas hukum tata negara: (1) Asas Pancasila, (2) Asas Kedaulatan rakyat dan Demokrasi, (3) Asas Negara Hukum, (4) Asas Negara Kesatuan, (5) Asas Pembagian / Pemisahan Kekuasaan dan Check Balances {Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Yudikatif}. Cara pendekatan dalam hukum tata negara : (1) pendekatan yuridis formil, (2) pendekatan filosofi, (3) pendekatan sosiologis. Sumber-sumber hukum tata negara : (A) Sumber hukum materiil {dasar dan pandangan hidup bernegara & kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah hukum tata negara}, (B) Sumber hukum formil {hukum perundang-undangan ketatanegaraan,hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan / konvensi ketatanegaraan, yurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, doktrin ketatanegaraan}, (C) Hierarki peraturan perundang-undangan menurut TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 : (1) Undang-undang dasar 1945, (2) Ketetapan MPRS/MPR, (3) Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, (4) Peraturan pemerintah, (5) Keputusan presiden, (6) Peraturan menteri dan surat keputusan menteri, (7) Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, (8) Yurisprudensi, (9) Hukum tidak tertulis, (10) Hukum Internasional, (11) Keputusan Tata usaha Negara, (12) Doktrin, (13) Traktat, (D) Hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU NO. 10 TAHUN 2004 : (1)UUD 1945, (2) Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, (3) Peraturan pemerintah,(4)Peraturan presiden, (5) Peraturan daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s