KEKUASAAN YANG MENDOMINASI DI INDONESIA

pilkada-dan-korupsi

             Kekuasaan adalah usaha (kemampuan) seseorang atau suatu sekelompok manusia dalam suatu negara untuk mempengaruhi, mengendalikan, serta menguasai orang lain atau kelompok lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara memberi perintah agar mau menuruti dan taat terhadap semua keinginan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Menurut OSSIP K. FLECHTHEIM, kekuasaan sosial adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan – hubungan dan proses – proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan – tujuan yang ditetapkan pemegang kekuasaan.

Jenis-jenis kekuasaan terdiri dari :

1.   Kekuasaan Militer

Untuk melaksanakan kekuasaannya, maka penguasa akan mempergunakan pola paksaan serta kekuatan militer agar menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga mereka tunduk kepada penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa. Sehingga dibentuk organisasi dan pasukan khusus yang bertindak sebagai dinas rahasia.

2.  Kekuasaan Ekonomi

Penguasa berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan melakukan pendekatan yang menggunakan saluran ekonomi, sehingga penguasa dapat melaksanakan peraturannya dan menyalurkan pemerintahannya dengan disertai sanksi tertentu. Penguasaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh penguasa, bentuknya dapat berupa monopoli,  penguasaan sektor penting dalam masyarakat, dan lainnya.

3.  Kekuasaan Politik

Penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat melalui saluran politik yaitu dengan cara meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan sah.

4.  Kekuasaan Budaya

Kekuasaan budaya adalah kekuasaan dari hasil karya, rasa, dan karsa manusia yang menjadikan seseorang secara tidak sadar perilakunya secara perlahan-lahan akan berubah.

5. Kekuasaan Pemerintahan (Birokrasi)

Kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan yang para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah atau para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi mempunyai tiga arti yaitu sebagai tipe organisasi yang khas, sebagai suatu sistem, dan sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya.

6. Kekuasan Hukum

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum disatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Selain itu, hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan karena itu disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas. Juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari cara pertama dengan menelaahnya dari konsep sanksi. Adanya perilaku yang tidak mematuhi peraturan hukum diperlukan adanya sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum tersebut.

                       Jenis kekuasaan yang mendominasi di Indonesia yaitu kekuasaan politik. Sebab kekuasaan politik menempati posisi sentral dalam negara Indonesia yang akan mempengaruhi kegiatan lainnya di dalam negara tersebut. Kekuasaaan politik digunakan untuk menunjukkan kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat yaitu kewenangan membuat aturan-aturan hukum (kekuasaan legislatif), kewenangan melaksanakan hukum (kekuasaan eksekutif), dan kekuasaan melaksanakan peradilan untuk mempertahankan hukum (kekuasaan yudikatif). Kekuasaan politik di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya kasus tindak korupsi yang bebas oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang menyebabkan munculnya adanya kekuatan besar untuk menutupi kasus tersebut dengan cara menciptakan kebijakan politik untuk kepentingan sekelompok orang atau golongan sehingga kekuasaan kehakiman menjadi sia-sia. Adanya kekuasaan politik yang banyak masuk untuk menentukan aspek kehidupan bernegara menyebabkan kekuasaan kehakiman menjadi kurang berfungsi. Dengan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh politik hukum menyebabkan suatu pemerintah yang sedang berkuasa akan menjadi represif dan tidak lagi memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya. Berkembangnya kekuasaan politik menyebabkan kekuasaan kehakiman menjadi kotor karena adanya pemufakatan jahat yang dibuat berdasarkan kesepakatan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuannya yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Akibat dari kebijakan politik telah menyingkirkan aturan hukum serta norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sumber kekuasaan terdiri dari :

  • Legitimate power (Kekuasaan sah)

Legitimate power adalah  perolehan kekuasaan melalui pengangkatan. Kekuasaan formal diperoleh berdasarkan hukum (aturan) yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu.

  • Coersive power (kekuasaan memaksa)

Coersive power adalah perolehan kekuasaan melalui cara kekuasaan (perolehan/ perampasan bersenjata. Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan. (teguran sampai hukuman).

  • Expert power (Kekuasaan keahlian )

Expert power adalah perolehan kekuasaan berdasarkan keaslian persepsi atau keyakinan pemberi pengaruh yang mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain yang dipengaruhi.

  • Reward power (Kekuasaan menghargai)

Reward power adalah perolehan kekuasaan yang didasarkan melalui suatu pemberian penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah.

  •   Referent power (Kekuasaan rujukan)

Referent power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang melalui daya tarik seseorang misalnya daya tarik dari penampilan fisik seseorang, yang didasarkan pada indentifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi (karisma, keberanian, simpatik dan lain-lain).

  • Legitimasi sosial

Legitimasi sosial adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, yang diperoleh melalui pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat (rakyat).

Bentuk kekuasaan terdiri dari :

  • Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela.
  • Persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu.
  • Manipulasi adalah penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari tingkahlakunya mematuhi pemegang kekuasaan.
  • Coercion adalah peragaan kekuasaan (ancaman paksaan) yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pemilik keuasaan.
  • Force adalah penggunaan tekanan fisik, membatasi kebebasan menimbulkan rasa sakit, atau pun membetasi pemenuhan kebutuhan biologis agar melakukan sesuatu.

Ciri-ciri kekuasaan terdiri dari

  • Mengendalikan orang lain
  • Orang mampu  mengontrol orang lain tetapi ada perlawanan
  • dalam menggunakan kekuasaan selalu ada konflik sosial
  • siapa yg memiliki sosial resources akan menang
  • tetapi sesuatu yang dikeluarkan belum tentu mendapatkan seperti yang diinginkan karena ada mekanisme kompromi

Cara-cara mempraktekkan kekuasaan

Dalam mempraktekkan kekuasaannya, setiap penguasa yang telah memegang kekuasaan dalam masyarakat akan mempertahankan kekuasaannya demi stabilnya masyarakat tersebut. Untuk mempertahankan kekuasaannya, penguasa tersebut dapat melakukan cara-cara atau usaha-usaha misalnya penguasa mengubah peraturan terutama di bidang politik yang merugikan penguasa dan digantikan dengan peraturan yang menguntungkan penguasa tersebut, melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik untuk negara dan masyarakat, serta mengadakan konsolidasi horisontal dan fertikal. Agar pemerintah atau penguasa dalam suatu negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan dan menggunakan kekuasaannya, maka harus ada pembagian kekuasaan (pembedaan pemegang kekuasaan) yang dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda.

Pembagian kekuasaan tersebut yang pertama adalah kekuasaan legislatif yang bertugas (berfungsi) untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang bertugas (berfungsi) melaksanakan dan menjalankan undang-undang, kekuasaaan yudikatif yang bertugas (berfungsi) untuk melindungi dan mengawasi undang-undang serta mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Kekuasaan tidak hanya melekat kepada manusia, dan sumberdaya tetapi juga pada struktur sosial itu sendiri yang diciptakan, dipertahankan dan ditranformasikan melalui proses komunikasi. Kekuasaan dapat menjadi kekuasaan positif apabila dibagikan, dikembangkan pada orang lain, dan digunakan secara bijaksana yaitu dengan menerima berbagai pendapat yang beraneka ragam dalam pengambilan keputusan, menumbuhkan kemampuan diri, saran-saran serta menjamin kondisi yang memberikan kesempatan untuk saling mempengaruhi.

Perbedaan kekuasaan dan kewenangan serta bagaimana prakteknya

Kekuasaan adalah kemampuan (kewenangan) yang dimiliki oleh suatu kelompok atau seseorang guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pemegang kekuasaan. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh yang memerintah. Wewenang membutuhkan pernyataan yang sah dari seseorang, pihak atau badan yang pangkatnya lebih tinggi.

Perbedaan kekuasaan dan wewenang, dalam menjalankan hak-nya untuk mempengaruhi orang lain, kekuasaan tidak membutuhkan pernyataan yang sah dari seseorang, pihak atau badan yang pangkatnya lebih tinggi (yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi darinya). Selain itu perbedaan kekuasaan juga dilihat dari hubungan kepribadian individu, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan, memiliki keabsahan. Sedangkan wewenang membutuhkan pernyataan yang sah dari seseorang, pihak atau badan yang pangkatnya lebih tinggi (yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi darinya). Selain itu perbedaan kewenangan juga dilihat dari hubungan dengan posisi atau peranan sosial seseorang, hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik dalam sebuah negara (pemerintahan). Kekuasaan mempunyai kedudukan yang tertinggi, misalnya direktur utama yang memerintah para staff, sedangkan wewenang hanya memiliki hak untuk memerintahan kepada bawahan setelah mendapatkan perintah dari atasan. Jadi kekuasaan dan wewenang mempunyai hubungan yang saling terkait yang tidak bisa dipisahkan.

Cara mempraktekkan kekuasaan dapat dilihat dari contoh berikut : kepala desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur kinerja para perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan yang melingkup dalam desa untuk kemajuan serta kesejahteraaan masyarakat desa. Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa tersebut tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa untuk mengatur kinerja para perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan keinginan dari kepala desa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya, seorang penguasa tidak boleh menjalankan kekuasaannya melebihi kewenangan yang diperoleh untuk mempengaruhi tingkah laku orang sesuai dengan keinginan dari pemegang kekuasaan.

Cara mempraktekkan kewenangan dapat dilihat dari contoh berikut : seorang bupati mempunyai kewenangan anggota masyarakatnya serta daerahnya agar bisa berkembang menjadi lebih maju. Kewenangan yang dimiliki oleh bupati tersebut harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat, karena kewenangan yang dimiliki oleh bupati tersebut sudah mendapatkan pengakuan yang sah dari anggota masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang penguasa dalam menjalankan kewenangannya, harus dilaksanakan oleh anggotanya karena kewenangan yang dimiliki oleh penguasa tersebut sudah mendapatkan pengakuan yang sah dari anggotanya.

sumber :

Soekanto, Soerjono.”Sosiologi Suatu Pengantar”. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002

2 thoughts on “KEKUASAAN YANG MENDOMINASI DI INDONESIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s