OPTIMALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK DI ERA REFORMASI

l

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dapat dikatakan menjadi sebuah jalan terang karena meruntuhkan penghalang yang mengekang warga negaranya. Hadirnya reformasi ini memberikan suatu harapan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi demokratis, adanya jaminan hak-hak warga negara seperti berserikat dan menyatakan pendapat serta munculnya tatanan baru dalam masyarakat. Kondisi yang terjadi di Indonesia kemudian adalah maraknya berbagai partai politik dengan berbagai basis ideologi yang berbeda. Hal ini merupakan  konsekuensi dari adanya jaminan akan kebebasan dan hak berpolitik serta demokrasi yang dijanjikan oleh reformasi. Budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bersifat sangat paternalistik, dan pragmatis karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya, namun tidak pada budaya politik yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut.

Sebenarnya semangat ini pernah muncul diawal kemerdekaan sebagai hasil dari revolusi panjang sebuah negara dalam melawan penindasan kolonial. Kebebasan politik waktu itu sangat tergambarkan oleh munculnya partai politik dengan segala aliran yang menjadi basis dari ideologinya. Namun bedanya dengan partai politik tahun 1950 an atau partai politik generasi kedua itu adalah tidak adanya ideologi yang jelas pada partai politik genarasi keempat ini. Partai politik perlu menyiapkan kader-kader baru yang memiliki jiwa idealis dan semangat berkobar dalam menata kehidupan bangsa yang semakin hari semakin berantakan ini. Artinya dalam melakukan regenerasi, partai politik tidak boleh hanya melihat generasi internal partainya.

Sudah saatnya partai politik menjalankan fungsinya secara baik. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan suatu kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dalam suatu negara. Fungsi parpol sebagai sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, pengatur konflik, rekrutmen politik dan sebagainya perlu diwujudkan kedalam kehidupan nyata. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik yang berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapakan suatu kebijakan). Misalnya dilingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Partai politik. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misanya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS membahas mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan siswa tadi kepada pihak sekolah. Interaksi antara siswa (sebagai masyarakat), OSIS (sebagai parpol) dan pihak sekolah (sebagai pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS sebgai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah.

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Sehingga diharapkan pada masyarakat dapat memilih partai politik tersebut pada pemilihan umum. Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana sarana sosialisasi politik. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agegrasi kepentingan, menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat. Partai politik sebagai Kontrol politik dimaksudkan sebagai kegiatan menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang di buat pemerintah dan bukan hanya mencari-cari kesalahan.

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu  jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang.  Rekrutmen politik gunanya untuk mencari otang yang berbakat aatupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik. Misalnya dilingkungan sekolah OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya sudah habis. Proses OSIS tersebut dalam mencari ketua dan anggota OSIS baru merupakan suatu proses rekrutmen yang dapat melalui penujunkan dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama dengan parpol yang akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu.

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD/Camat) untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan suatu permasalahan. Contoh: di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan pewakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol  dalam hal ini berfungsi sebagai  mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.

Partai politik dalam tindakannya jarang bahkan tidak sama sekali melaksanakan apa yang menjadi fungsinya dan banyak terjadi beberapa keanehan, misalnya pada fungsi rekrutmen politik, dalam fungsi ini dalam merekrut kader-kader yang akan duduk dalam jabatan tertentu, kematangan dan penetuan kader tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Partai politik cendrung untuk memilih anggota-anggota yang hanya bermodalkan kekuatan ekonomi, tanpa mempertimbangkan secara rasional pengalaman yang dimiliki atau kesiapan baik secara intelektual, etos kerja, integritas diri, dan dedikasi dari kader tersebut.

Tidak berjalannya fungsi partai politik dapat dilihat dari beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya. Pertama adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia sejak zaman Kemerdekaan mengadopsi sistem multipartai dengan segala variannya sebagai wujud kemajemukan (beragamnya kepentingan dan kelompok sosial) Indonesia. Faktor lain yang bisa menjadi penyebab kegagalan fungsi partai politik di Indonesia adalah pragmatisme partai politik itu sendiri. Idealisme partai seakan dikalahkan oleh budaya pragmatisme yang menyebabkan partai politik di Indonesia lebih berfikir untuk mempertahankan kekuasaan politiknya saja daripada mempertahankan idealisme. Proses reformasi memang telah mengantarkan Indonesia pada perubahan-perubahan signifikan menuju Indonesia yang maju dan demokratis. Sehingga penerapan perpolitikan yang baik, serta proses demokrasi Indonesia yang ideal, diharapakan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan asumsi tentang kekuasaan yang direbut oleh elit politik sesuai dengan proses yang sesungguhnya.

sumber :

Soekanto, Soerjono. “Sosiologi Suatu Pengantar”.1990. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada

http://optimalisasifungsiparpoldiindonesiadierareformasi.html

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s